Penulis: Rahayu Kaino, Ketua PAPMIB-G (Persatuan Aksi Pelajar Mahasiswa Indonesia - Bone Bolango)
Poota.id, Opini — Sebuah daerah yang dikenal dengan kekayaan alam dan kearifan lokalnya kini tengah berada di persimpangan jalan. Bone Bolango dihadapkan pada krisis moral dan tata kelola pemerintahan yang kian mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar deretan kasus hukum, melainkan cerminan rapuhnya fondasi etika birokrasi dan lemahnya sistem pengawasan institusional yang seharusnya menjadi penopang pemerintahan daerah.
Belakangan, publik dikejutkan oleh rentetan peristiwa yang mencoreng wajah pemerintah daerah. Mulai dari oknum ASN terlibat judi online, hingga skandal asusila yang menyeret kepala desa dan kepala dusun. Tak berhenti di situ, masyarakat juga dibuat geram dengan munculnya isu penyalahgunaan narkotika dan praktik nepotisme yang diduga melibatkan anak-anak pejabat tinggi daerah, termasuk keluarga dari kepala daerah bahkan wakilnya sendiri.
Kasus-kasus tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia merupakan indikasi kegagalan mendasar dalam pendidikan moral, karakter, dan tanggung jawab publik di lingkungan elit politik lokal. Ketika pejabat dan keluarganya justru menjadi contoh buruk, maka wajar jika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintahannya.
Lebih jauh, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kian menunjukkan wajah aslinya. Pengelolaan anggaran daerah yang tidak transparan, pengangkatan pejabat karena kedekatan keluarga, hingga proyek-proyek daerah yang “beraroma kepentingan” memperlihatkan penyimpangan serius dari prinsip good governance dan akuntabilitas publik.
Ironisnya, degradasi moral kini menjalar hingga ke lapisan pemerintahan paling bawah. Publik masih diingatkan pada viralnya video call bermuatan asusila yang melibatkan aparat desa — sebuah peristiwa yang tidak hanya mempermalukan institusi pemerintahan, tetapi juga menghancurkan citra moral pejabat publik di mata rakyatnya sendiri.
Fenomena ini adalah gejala disfungsi struktural. Sistem birokrasi yang tertutup, rekrutmen berbasis kedekatan, serta lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan aparatur membuat pelanggaran moral dan hukum mudah berulang. Tanpa reformasi total dalam tata kelola pemerintahan, degradasi etika ini berpotensi menjadi sistemik dan menular ke generasi birokrat berikutnya.
Kini, masyarakat Bone Bolango menuntut langkah nyata. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta pembenahan sistem pengawasan dan pendidikan moral di seluruh jenjang birokrasi.
Bone Bolango membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga berkarakter kuat dan bermoral tinggi. Kepemimpinan etis adalah syarat mutlak untuk mengembalikan marwah pemerintahan dan kepercayaan rakyat.
Di tengah krisis multidimensional yang melanda, momentum ini seharusnya menjadi titik balik bagi pejabat, ASN, hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan sosial. Bone Bolango harus bangkit dari bayang-bayang krisis, menuju pemerintahan yang benar-benar berpihak pada nilai, etika, dan integritas.
