Poota.id, Gorontalo – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) bersama Satgas Pemuda Pengawal Pertambangan menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Gorontalo, Senin (9/11/2026). Massa menyoroti dugaan penegakan hukum yang diskriminatif dan tebang pilih dalam penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Boalemo.
Dalam orasinya, Koordinator Aliansi FPKG, Fahrul Wahidji, mengkritik tindakan Polres Boalemo dan Ditreskrimsus Polda Gorontalo yang dinilai tegas menindak penambang di lokasi tertentu, namun terkesan membiarkan aktivitas tambang ilegal di kawasan Saritani dan Barito.
“Kapolres Boalemo dan Dirkrimsus Polda Gorontalo begitu berani menertibkan PETI di tempat lain, bahkan ada warga yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun di PETI Saritani dan Barito, yang terang-terangan menggunakan alat berat, justru dibiarkan,” ujar Wahidji.
Dirinya membeberkan, berdasarkan investigasi yang dilakukan aliansinya, aktivitas penambangan skala besar menggunakan alat berat di kawasan Saritani dan Barito tetap beroperasi karena diduga mendapat perlindungan dari oknum aparat.
Kondisi tersebut dinilai telah mencederai rasa keadilan di masyarakat, di mana penambang kecil mendapat tindakan hukum mendadak, sementara aktivitas modal besar yang melibatkan alat berat dibiarkan berjalan.
Atas dugaan tebang pilih penegakan hukum tersebut, Aliansi FPKG secara terbuka meminta pimpinan Polda Gorontalo untuk mengevaluasi jajarannya secara menyeluruh.
FPKG mendesak Kapolda Gorontalo menindak tegas oknum yang terlibat serta mencopot Kapolres Boalemo dan Dirkrimsus Polda Gorontalo dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan penegakan hukum secara adil dan setara.
