banner 728x250

Kejagung Jerat Korporasi Tambang, FPKG Tantang Kejati Gorontalo Usut PT GM, CBM dan Ganda Wahana

Poota.id, Gorontalo – Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) bersama Satgas Pemuda Pengawal Pertambangan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo mengusut dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan di Kabupaten Bone Bolango.

Desakan tersebut menyusul langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

FPKG menilai langkah Kejagung tersebut dapat menjadi preseden penegakan hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran yang melibatkan korporasi pertambangan, termasuk persoalan dokumen perizinan, status penghentian sementara atau suspend, hingga penelusuran pemilik manfaat sebenarnya (beneficial owner).

Koordinator FPKG, Fahrul Wahidji, menyebut terdapat tiga perusahaan tambang di Bone Bolango yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum, yakni PT Gorontalo Minerals (GM), PT Celebes Bone Minerals (CBM), dan PT Ganda Wahana Cakrawala.

Menurutnya, PT Gorontalo Minerals perlu ditelusuri terkait pengelolaan konsesi pertambangan yang disebut berpotensi berdampak terhadap kawasan hutan lindung dan lingkungan di wilayah hulu Sungai Bone dan Sungai Mak.

Ia juga menyoroti persoalan konflik lahan dengan masyarakat Bone Pesisir serta temuan pemeriksaan BPK RI pada akhir 2025 mengenai kualitas air di wilayah lingkar tambang.

Fahrul menjelaskan, kandungan tembaga di Sungai Bula disebut mencapai 371,5 kali lipat dari ambang batas baku mutu. Kondisi tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Baca Juga :  Kontroversi Pengangkatan Staf Khusus dan Tim Komunikasi Gubernur Gorontalo Disorot

Selain PT Gorontalo Minerals, Fahrul juga meminta Kejati Gorontalo mengusut PT Celebes Bone Minerals (CBM), terutama terkait status suspend perusahaan yang disebut berlaku hingga 2027.

Dirinya mempertanyakan proses pemenuhan dokumen perusahaan tersebut di tengah status suspend dan penolakan sebagian masyarakat Bone Pesisir terhadap aktivitas pertambangan.

Ia juga meminta penyidik menelusuri pemilik manfaat sebenarnya di balik PT CBM.

” Kami menduga terdapat keterkaitan perusahaan tersebut dengan lingkaran kekuasaan mantan gubernur Gorontalo berinisial RH. Dugaan ini kami ini untuk dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Sementara itu kata Fahrul, PT Ganda Wahana Cakrawala yang mengelola konsesi Blok Taludaa seluas 3.714 hektare juga masuk dalam daftar perusahaan yang diminta untuk diperiksa.

Dirinya menyoroti sengketa perusahaan tersebut di Pengadilan Negeri Gorontalo melalui perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Gto. Dalam perkara itu, FPKG menyinggung dugaan pengambilan sampel mineral secara sepihak sebelum penetapan pemenang lelang yang sah.

” Ini perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur maupun penyimpangan dalam proses pengelolaan wilayah pertambangan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Polemik Desain Medali GHM Dinilai Dibesar-besarkan, Lion Hidjun: Masalah Utama Bukan Desain, Tapi Tafsir Politik

Olehnya kata Fahrul, Kejati Gorontalo segera memanggil dan memeriksa jajaran direksi ketiga perusahaan tambang tersebut.

” Kami juga meminta penyidik memeriksa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo terkait proses penerbitan rekomendasi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta pengawasan dokumen lingkungan,” kata Fahrul.

” Kejagung sudah membuka jalan dengan menjerat tersangka korporasi dan membongkar manipulasi dokumen, status suspend hingga pemilik manfaatnya. Sekarang bola panas ada di tangan Kejati Gorontalo,” tegasnya.

Ia menilai penegakan hukum di sektor pertambangan tidak boleh hanya menyasar penambang rakyat, tetapi juga harus menyentuh korporasi besar apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *