Poota.id, Boalemo – Aliansi Front Pemberantas Korupsi (FPK) Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo pada Jumat (23/10/2026). Massa menuntut keadilan terkait penanganan kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, yang dinilai sarat praktik tebang pilih dan pungutan liar (pungli).
Dalam orasinya, Koordinator Aliansi FPK Gorontalo, Fahrul Wahidji, menyuarakan kritik terhadap aparat penegak hukum (APH). Ia menilai tindakan penertiban selama ini hanya menyasar penambang rakyat skala kecil yang mencari nafkah demi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara pihak bermodal besar dibiarkan bebas beroperasi.
“Saya minta kalau mau melakukan penertiban, tertibkan semua, jangan hanya sepihak, dan pikirkan solusinya. Apalagi yang ditindak adalah penambang rakyat skala kecil yang mendulang emas untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Fahrul.
Selain dugaan tebang pilih, FPK Gorontalo membeberkan adanya alokasi dana operasional alat berat (ekskavator) di lokasi PETI Saritani yang diduga mencapai Rp50 juta per unit dan mengalir ke oknum APH. Aktivitas alat berat di kawasan PETI Saritani serta Tangga Barito diindikasikan telah berlangsung lama tanpa ada tindakan hukum yang menyeluruh.
Atas kondisi tersebut, FPK Gorontalo melayangkan tuntutan keras agar Kapolda Gorontalo segera mencopot Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Gorontalo dan Kapolres Boalemo. Kedua pejabat tersebut dinilai gagal menegakkan hukum secara objektif dan adil.
Aksi yang berlangsung secara kondusif ini diterima langsung oleh Perwira Pengawas (Pamenwas) Polda Gorontalo. Pihak kepolisian berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan massa aksi kepada pimpinan Polda Gorontalo untuk ditindaklanjuti dan diinvestigasi.
FPK Gorontalo menegaskan akan terus mengawal penanganan kasus ini. Mereka menyatakan siap melayangkan laporan resmi beserta bukti-bukti pendukung apabila tuntutan pencopotan pejabat dan pengusutan aliran dana PETI di Boalemo tidak ditanggapi secara transparan.
