Poota.id, Gorontalo – Pengurus Koperasi Gambuta Mining Niaga mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk lebih serius mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menerbitkan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Hal tersebut disampaikan oleh Legal Koperasi Gambuta Mining Niaga, Adv. Lion Hidjun, S.Pd., S.H., M.H., dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang digelar oleh Anggota DPR RI Komisi XII, Rusli Habibie, di Gorontalo, Jumat (8/5/2026).
Lion menilai, meski Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 71.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Gorontalo telah terbit sejak 12 Februari lalu, namun tanpa dokumen pengelolaan di tingkat kabupaten, para penambang rakyat masih terbelenggu ketidakpastian hukum.
“Kami di Koperasi Gambuta siap mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) secara kolektif, tetapi kami butuh kepastian peta WPR dan dokumen pengelolaan sebagai dasar hukumnya,” tegas Lion Hidjun di hadapan forum sosialisasi tersebut.
Ia menambahkan bahwa percepatan dokumen ini sangat krusial untuk melegalkan ribuan penambang rakyat khususnya di Bone Bolango.
Langkah ini juga dinilai sejalan dengan amanat UU Minerba 2025 yang memberikan prioritas bagi koperasi dan UMKM di sektor pertambangan.
“Tanpa dokumen yang jelas, penambang akan terus berada dalam ketidakpastian. Legalisasi melalui koperasi akan memastikan aktivitas tambang lebih aman, tertib, dan berdampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal,” imbuhnya.
” Sebagai koperasi multi-sektor yang bergerak di bidang perdagangan, pertanian, hingga pertambangan, Koperasi Gambuta berkomitmen menjadi wadah utama dalam mengawal transisi tambang rakyat menuju sektor yang legal dan profesional,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus inti Koperasi Gambuta Mining Niaga, Harvey Tangahu (Ketua) , Syarlan Kiayi (Sekretaris), dan Ali Fahrul.
