Poota.id, Gorontalo – Aliansi Front Pemberantas Korupsi (FPK) Gorontalo mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo dan Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo segera memeriksa Kapolres Bone Bolango serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPRPR) Kabupaten Bone Bolango.
Desakan tersebut menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait pekerjaan pembangunan Auditorium Polres Bone Bolango (lanjutan) yang diduga telah dikerjakan sebelum kontrak ditandatangani.
Koordinator FPK Gorontalo, Wahidji, mengungkapkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat pekerjaan item atap senilai Rp101.884.525,96 yang dikerjakan oleh CV Vns tanpa didahului ikatan kontrak yang sah.
Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menyangkut tata kelola anggaran negara dan kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia menduga terdapat persoalan dalam proses pengadaan yang perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pembangunan auditorium itu bermula dari pekerjaan tahap pertama pada 2023 yang dilaksanakan CV AP dengan nilai kontrak Rp199,9 juta.
Dalam pelaksanaannya, pihak Polres meminta penggantian atap agar ruangan dapat segera difungsikan. Pekerjaan tersebut kemudian dilakukan CV Vns atas penunjukan langsung, meskipun belum memiliki ikatan kontrak yang sah.
Selanjutnya, pada 2024, Dinas PUPRPR Bone Bolango mengusulkan paket pekerjaan lanjutan untuk tahun anggaran 2025. Paket tersebut mencakup pekerjaan atap yang sebelumnya telah dikerjakan, sekaligus penambahan pekerjaan plafon luar, keramik lantai, dan keramik dinding.
Paket lanjutan itu kembali dikerjakan CV Vns melalui metode pengadaan langsung berdasarkan kontrak Nomor 2.1/SPK/STR/DPUPRPR-BB/CK/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025 dengan nilai Rp149,33 juta, termasuk PPN 11 persen.
Pekerjaan dinyatakan selesai pada 14 Agustus 2025. Pembayaran telah direalisasikan sebesar 95 persen atau Rp141.863.500 pada 8 Oktober 2025.
Dalam pemeriksaan BPK, Kepala Dinas PUPRPR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan bahwa pekerjaan atap dilakukan lebih awal karena adanya kebutuhan mendesak dari pihak Polres.
Namun, alasan tersebut dinilai tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Wahidji menilai, aparat penegak hukum perlu menelusuri proses penunjukan penyedia, pelaksanaan pekerjaan sebelum kontrak, hingga pembayaran yang menggunakan anggaran negara.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Aparat penegak hukum harus menelusuri apakah ada penyalahgunaan kewenangan dan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab,” tegasnya, Selasa (17/11/2026).
FPK Gorontalo juga meminta agar temuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk penyedia jasa CV Vns.
Selain itu, pihaknya mendesak BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
FPK Gorontalo berharap Kejati dan Polda Gorontalo tidak berhenti pada temuan administratif, tetapi menelusuri seluruh proses pelaksanaan proyek untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara maupun unsur pidana dalam kegiatan tersebut.













