Poota.id, Gorontalo Kota – Polemik mengenai pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk H.B. Jassin dan dr. Aloei Saboe terus berlanjut. Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry As. Rumampuk, menegaskan bahwa pernyataan pihak Pemprov Gorontalo yang menyebut Wali Kota Adhan Dambea belum memahami mekanisme pengusulan justru menggeser substansi persoalan dari tanggung jawab moral sejarah masyarakat Gorontalo.
“Perjuangan mengangkat nama H.B. Jassin dan dr. Aloei Saboe bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut tanggung jawab moral, penghormatan sejarah, dan harga diri masyarakat Gorontalo,” ujar Jeffry dalam keterangannya, merespons pernyataan Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato, Minggu (15/11).
Menurut Jeffry, Wali Kota Adhan Dambea memandang persoalan ini dari perspektif yang lebih luas yang melibatkan dimensi sosial serta historis. Ia menegaskan, kritikan terhadap lambatnya proses ini tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai ketidaktahuan terhadap prosedur birokrasi.
“Dua tokoh ini bukan sekadar nama yang ingin kita tempelkan gelar kehormatan. Mereka adalah bagian dari identitas, kebanggaan, dan perjalanan sejarah Gorontalo,” tambahnya.
Jeffry mengakui bahwa kewenangan penetapan berada di tangan pemerintah pusat dengan tahapan yang panjang. Kendati demikian, ia mengingatkan agar prosedur tidak dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi terhadap strategi perjuangan yang selama ini berjalan.
Fakta bahwa dr. Aloei Saboe telah diusulkan sebanyak tujuh kali dan H.B. Jassin enam kali tanpa hasil, menurutnya, harus menjadi bahan instrospeksi bersama. Pemerintah daerah dinilai perlu meninjau kembali kekuatan dokumen, strategi advokasi, dukungan akademisi, hingga komunikasi dengan pusat.
Sebagai solusi konkret, Pemkot Gorontalo melalui Jeffry menawarkan empat langkah strategis. Pertama embuka ruang koordinasi lintas pihak, mulai dari pemprov, pemkab, akademisi, sejarawan, budayawan, tokoh adat, hingga keluarga tokoh, kedua memperkuat dokumen sejarah lewat penelitian akademis, arsip autentik, dan kesaksian sejarah.
Ketiga membangun komunikasi berkelanjutan dengan kementerian terkait serta Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dan terakhir melakukan sosialisasi luas kepada masyarakat agar memahami alasan historis di balik pengusulan tersebut.
Jeffry juga menepis anggapan bahwa Wali Kota Adhan berupaya mengambil alih panggung pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa Adhan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya demi kepentingan rakyat Gorontalo.
“Jangan sampai ego kelembagaan justru membuat perjuangan tokoh-tokoh besar kita berjalan di tempat. Kalau ada bagian yang bisa dikerjakan pemkot, mari dibicarakan. Kalau butuh kekuatan pemprov, mari diperkuat bersama,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Jeffry mengajak seluruh elemen untuk mengakhiri perdebatan yang bersifat saling menyerang kapasitas pribadi. Ia berharap polemik ini segera bermuara pada langkah nyata untuk memperjuangkan kehormatan pahlawan daerah.
“Pak Adhan tidak sedang meminta penghargaan untuk dirinya. Beliau sedang mengingatkan bahwa Gorontalo punya tokoh besar yang jasa dan pengabdiannya patut diperjuangkan sampai mendapatkan pengakuan negara,” tutupnya.













