Poota.id, Bone Bolango – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) mendesak Kapolres Bone Bolango untuk transparan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai proyek pembangunan atap Auditorium Polres Bone Bolango yang dikerjakan tanpa kontrak.
Desakan ini disampaikan menyusul Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang mengungkap adanya kejanggalan fatal pada proyek tersebut.
Koordinator FPKG, Fahrul Wahidji, menyatakan bahwa pekerjaan item atap senilai Rp101.884.525,96 dikerjakan oleh penyedia jasa CV Vns sebelum kontrak ditandatangani pada 2023 akibat desakan penggunaan fasilitas.
Pembayaran atas pekerjaan tanpa kontrak itu kemudian dimasukkan ke dalam usulan paket pekerjaan lanjutan tahun anggaran 2025 melalui Dinas PUPRPR Bone Bolango senilai Rp149.330.000 yang kembali dimenangkan oleh CV Vns.
Menurutnya, praktik pengerjaan mendahului kontrak tersebut melanggar Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi serta Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. FPKG menilai institusi penegak hukum harus menunjukkan transparansi dan tidak bersikap defensif dalam menangani persoalan di internal sendiri.
” Kami mendesak Kapolres Bone Bolango untuk transparan dan buka-bukaan ke publik terkait bagaimana proyek atap auditorium bisa dikerjakan tanpa kontrak dan pembayarannya diakali lewat anggaran tahun berikutnya. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke institusi sendiri,” ketusnya.
Selain mendesak keterbukaan dari Kapolres Bone Bolango, FPKG secara resmi meminta Bidang Propam serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Gorontalo untuk turun tangan melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan pelanggaran etik maupun potensi penyalahgunaan wewenang dalam skandal tersebut.
