Poota.id, Gorontalo – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo mendesak Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang, mengevaluasi dan mencopot Kapolres Bone Bolango AKBP Supriantoro Desakan tersebut menyusul sorotan terhadap penanganan sejumlah laporan masyarakat, dugaan korupsi, hingga kasus kematian anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Koordinator Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo, Fahrul Wahidji, mengatakan desakan itu didasarkan pada keresahan masyarakat terhadap sejumlah perkara yang dinilai belum menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas.
Ia secara khusus menyoroti laporan dugaan tindak pidana korupsi dan kasus kematian anggota Mapala UNG yang menurutnya hingga kini belum memberikan kepastian hukum kepada publik.
“Kami mendesak Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang untuk mengevaluasi dan mencopot Kapolres Bone Bolango AKBP Supriantoro karena banyak laporan dugaan korupsi dari masyarakat yang belum jelas prosesnya, termasuk kasus kematian Mapala UNG yang hingga hari ini terkesan jalan di tempat,” ujarnya.
Ia juga membandingkan penanganan kasus tersebut dengan perkara yang melibatkan mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo. Menurutnya, perkara mahasiswa IAIN telah memiliki putusan pengadilan dan para terpidana telah menjalani hukuman.
Selain penanganan perkara, Aliansi Front Pemberantas Korupsi turut menyoroti respons Polres Bone Bolango terhadap berbagai persoalan di tengah masyarakat, mulai dari konflik pertambangan, dugaan korupsi hingga polemik proyek pembangunan.
Salah satu yang disinggung adalah polemik proyek pembangunan auditorium Polres Bone Bolango, termasuk pekerjaan atap auditorium yang sebelumnya menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa.
Dirinya menilai, berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang transparan dan profesional agar tidak memunculkan persepsi tebang pilih dalam penegakan hukum.
“Saya melihat Polres Bone Bolango terkesan tebang pilih dalam menangani kasus dan belum mampu menjawab berbagai konflik masyarakat di Kabupaten Bone Bolango, baik terkait pertambangan, dugaan korupsi, maupun polemik proyek seperti atap auditorium dan proyek lainnya yang belum tuntas hingga kini,” katanya.
Atas dasar itu, Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo meminta Kapolda melakukan audit kinerja dan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Bone Bolango.
Mereka juga meminta agar setiap laporan pengaduan masyarakat, khususnya terkait dugaan korupsi, konflik pertambangan, dan kasus kematian yang menjadi perhatian publik, ditangani secara objektif, akuntabel, serta bebas dari intervensi.
Hingga berita ini diterbitkan, Polda Gorontalo maupun Polres Bone Bolango belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.













