banner 728x250
News  

Pemkab dan Polres Bone Bolango Bungkam Soal Temuan BPK Proyek Auditorium Tanpa Kontrak

Poota.id, Bone Bolango – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait proyek Pembangunan Auditorium Polres Bone Bolango (Lanjutan) memicu sorotan publik setelah terungkap adanya pengerjaan fisik atap senilai Rp101.884.525,96 pada 2023 tanpa ikatan kontrak resmi.

Pembayaran atas pekerjaan tersebut diakomodasi melalui anggaran proyek lanjutan tahun anggaran 2025 senilai Rp149.330.000,00. Berdasarkan catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, pengerjaan atap tanpa kontrak pada 2023 berawal dari permintaan Polres Bone Bolango yang menunjuk langsung penyedia jasa CV Vns agar auditorium segera digunakan.

Dalam wawancara pemeriksaan BPK, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPRPR) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengakui paket lanjutan pada 2025 juga diarahkan kepada CV Vns guna mengakomodasi pembayaran pekerjaan tahun 2023.

Baca Juga :  Mendagri Apresiasi Kinerja Kementan yang berhasil menambah alokasi pupuk subsidi

Mencuatnya salinan LHP BPK ke ruang publik belum direspons dengan klarifikasi terbuka dari jajaran pimpinan daerah dan instansi terkait, termasuk Bupati Bone Bolango Ismet Mile, Kapolres Bone Bolango, serta Kepala Dinas PUPRPR Kabupaten Bone Bolango.

Sejumlah kalangan menilai temuan tersebut menjadi sorotan terhadap tata kelola anggaran dan independensi penegakan hukum di daerah, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap satu tahun pemerintahan Bupati Ismet Mile dan Wakil Bupati Risman Tolingguhu serta penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Polres Bone Bolango.

Elemen masyarakat mendorong agar temuan BPK tidak berhenti pada catatan pelanggaran administratif terhadap ketentuan jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah, melainkan ditindaklanjuti secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Dinas PUPRPR serta diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum, termasuk Polres, Polda Gorontalo, dan Kejaksaan.

Baca Juga :  Geledah Kantor DPRD, Kejaksaan Boalemo Kumpulkan Alat Bukti Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif

Hingga berita ini terbit, tim media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Dinas PUPRPR, dan Polres Bone Bolango masih berlangsung untuk memperoleh keterangan berimbang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *