banner 728x250

Job Mix Design dan Uji Mutu Tak Ada, Pekerjaan Dinas PUPR Bonbol Beton TMMD Rp227 Juta Rusak

Poota.id, Bone Bolango – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPRPR) Kabupaten Bone Bolango, Nirwan Utiarahman, kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo menemukan persoalan pada pekerjaan jalan rabat beton dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Dusun Waolo, Kecamatan Kabila Bone.

Dalam laporan pemeriksaannya, BPK menyatakan kesesuaian pekerjaan jalan rabat beton senilai Rp227.301.045 tidak dapat diyakini. Temuan tersebut menambah sorotan terhadap Dinas PUPRPR Bone Bolango setelah sebelumnya muncul polemik proyek pembangunan auditorium Polres Bone Bolango yang juga menjadi catatan pemeriksaan BPK.

Pekerjaan jalan rabat beton tersebut merupakan bagian dari kegiatan TMMD melalui mekanisme Swakelola Tipe II berdasarkan kerja sama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Kodim 1304/Gorontalo.

Pekerjaan itu mengacu pada Nota Kesepahaman tertanggal 18 Juni 2025 dan Surat Perjanjian Nomor 01/KONTRAK-SK/BM/PUPRPR/BB/VII/2025 tertanggal 21 Juli 2025 dengan nilai kontrak Rp1 miliar. Pelaksanaannya dijadwalkan selama 60 hari, mulai 21 Juli hingga 18 September 2025.

Anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan 100 persen melalui tiga tahap, yakni Rp400 juta pada 10 September 2025, Rp400 juta pada 17 Oktober 2025, dan Rp200 juta pada 7 November 2025.

Namun, berdasarkan pemeriksaan fisik pada 17 Februari dan 10 April 2026, BPK bersama pihak terkait menemukan kondisi jalan rabat beton yang telah mengalami kerusakan. Pada sejumlah bagian juga ditemukan agregat atau material batu berukuran besar.

Selain kondisi fisik, BPK turut menyoroti tidak adanya dokumen Job Mix Design (JMD) dan pengujian mutu beton. Padahal, kedua hal tersebut menjadi bagian dari persyaratan teknis pekerjaan yang mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2.

Baca Juga :  Ketua Komisi I DPRD Boalemo: SK Plt Direktur RSCG Bukti Pelanggaran Administrasi Pemda

Dalam pemeriksaan, pihak Dinas PUPRPR menjelaskan bahwa pengawasan mutu beton Fc 15 MPa dilakukan menggunakan komposisi campuran 1:2:3. Pengujian mutu dan penyusunan Job Mix Design tidak dilakukan karena pekerjaan tersebut dianggap menggunakan beton mutu rendah.

Dinas PUPRPR juga menyebut pergantian personel TNI yang bekerja setiap hari di lapangan menjadi salah satu kendala dalam mengendalikan metode pelaksanaan pekerjaan.

Sementara itu, pihak Kodim 1304/Gorontalo selaku pelaksana menjelaskan bahwa pergantian pekerja harian, keterbatasan pemahaman terhadap komposisi campuran, hingga kurangnya pemahaman mengenai spesifikasi teknis turut memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Pihak pelaksana juga mengakui adanya kelalaian dalam penggunaan batu berukuran besar serta keterbatasan waktu pengerjaan jalan beton yang hanya berlangsung sekitar 10 hari.

Selain itu, terdapat tambahan pekerjaan dari Mabes TNI berupa pembangunan jamban, sumur bor, rehabilitasi rumah warga, serta pembukaan lahan sepanjang 1,7 kilometer.

Atas kondisi tersebut, BPK menilai pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pedoman swakelola, serta surat perjanjian pekerjaan.

BPK kemudian merekomendasikan kepada Bupati Bone Bolango agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPRPR untuk memperbaiki perencanaan metode pelaksanaan pekerjaan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan.

BPK juga meminta Kepala Dinas PUPRPR bersama Dandim 1304/Gorontalo mempertanggungjawabkan pekerjaan jalan rabat beton senilai Rp227.301.045 dengan melakukan perbaikan jalan di lokasi yang sama di Dusun Waolo.

Baca Juga :  Disiplin Internal, Polda Gorontalo Copot Empat Personel secara Tidak Hormat

Hasil perbaikan tersebut wajib dilaporkan secara tertulis kepada BPK setelah terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.

Menanggapi temuan tersebut, aktivis Gorontalo, Fahtul Wahidji, meminta agar rangkaian persoalan proyek di lingkungan Dinas PUPRPR Bone Bolango menjadi bahan evaluasi serius, khususnya menyangkut pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan.

Menurutnya, munculnya temuan BPK pada sejumlah paket pekerjaan harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar persoalan serupa tidak terus berulang.

“Belum tuntas polemik proyek auditorium Polres yang dikerjakan sebelum kontrak, kini publik kembali disuguhi temuan BPK pada proyek jalan rabat beton TMMD di Dusun Waolo senilai Rp227,3 juta yang kesesuaiannya tidak dapat diyakini,” ujar.

Ia menilai, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi terhadap fungsi pengendalian dan pengawasan di lingkungan Dinas PUPRPR.

Dirinya juga menegaskan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menunggu proses tindak lanjut resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *