banner 728x250
News  

Proyek PUPR-PR Bone Bolango Banyak Bermasalah, FPKG Desak Kejaksaan Periksa Kadis

Poota.id, Bone Bolango – Sejumlah temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perkara hukum yang berkaitan dengan proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PR) Kabupaten Bone Bolango menjadi sorotan.

Persoalan tersebut meliputi dugaan korupsi proyek peningkatan jaringan irigasi Kecamatan Pinogu Tahun Anggaran 2018, penggunaan dana hibah Rp2,5 miliar untuk ruas jalan Tulabolo-Pinogu Tahun Anggaran 2024, pekerjaan atap Auditorium Polres Bone Bolango yang dikerjakan sebelum kontrak, hingga temuan mutu pekerjaan rabat beton dalam program TMMD di Dusun Waolo.

Front Pemberantas Korupsi Gorontalo mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan proyek di Dinas PUPRPR, termasuk meminta klarifikasi dan memeriksa Kepala Dinas PUPR-PR.

Aliansi tersebut juga meminta Bupati Bone Bolango melakukan evaluasi terhadap jabatan Kepala Dinas PUPRPR menyusul berbagai persoalan yang mencuat dalam pengelolaan proyek dan anggaran.

Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi peningkatan jaringan irigasi di Kecamatan Pinogu Tahun Anggaran 2018. Kejari Bone Bolango sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni pejabat Dinas PUPR berinisial RI serta dua pihak swasta berinisial DZH dan AYN.

Dalam perkara tersebut, penyidik memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp3,3 miliar. RI disebut memiliki peran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.

Setelah penggeledahan kantor Dinas PUPR Bone Bolango pada Oktober 2025 dan penahanan para tersangka pada 2026, proses penanganan perkara terus bergulir melalui pendalaman keterangan dan fakta hukum oleh penyidik maupun penuntut umum.

Sorotan berikutnya menyangkut dana hibah sekitar Rp2,5 miliar dari Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 untuk penanganan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu, termasuk ruas Tulabolo-Pinogu.

Baca Juga :  Bupati Gorontalo Utara Ditantang Buka Data Pengelolaan CSR BSG Rp815 Juta

Pelaksanaan pekerjaan tersebut sempat menuai keluhan masyarakat terkait kesesuaian volume, kondisi jalan, serta kejelasan lokasi pekerjaan. Persoalan itu juga menjadi perhatian sejumlah aktivis setelah muncul dugaan perubahan sasaran pekerjaan dari sekitar Jembatan Pohulongo menuju wilayah Tulabolo Timur.

Dalam perkembangan pemeriksaan, disebut terdapat catatan temuan BPK senilai Rp400 juta hingga lebih dari Rp600 juta terkait pekerjaan tersebut. Besaran dan rincian temuan itu perlu merujuk pada dokumen pemeriksaan resmi.

Selain itu, BPK juga menemukan persoalan dalam paket Pembangunan Auditorium Polres Bone Bolango (Lanjutan) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pekerjaan atap senilai Rp101.884.525,96 telah dilaksanakan oleh CV Vns pada 2023 sebelum adanya kontrak. Pekerjaan tersebut kemudian diakomodasi dalam paket lanjutan Tahun Anggaran 2025.

Paket lanjutan itu memiliki nilai kontrak Rp149.330.000 berdasarkan kontrak Nomor 2.1/SPK/STR/DPUPRPR-BB/CK/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025. Penyedia telah menerima pembayaran termin 95 persen atau sebesar Rp141.863.500 melalui SP2D tertanggal 8 Oktober 2025.

Dalam pemeriksaan tersebut, Kepala Dinas PUPRPR selaku PPK dan Kepala Bidang Cipta Karya selaku PPTK turut memberikan keterangan mengenai pelaksanaan pekerjaan atap pada 2023 dan pengusulan paket lanjutan pada 2025.

Temuan lainnya berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan rabat beton Fc 15 MPa di Dusun Waolo, Kecamatan Kabila Bone, melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2025.

Pekerjaan dengan mekanisme Swakelola Tipe II tersebut memiliki nilai kontrak Rp1 miliar dan telah direalisasikan 100 persen melalui tiga SP2D.

Namun, berdasarkan pemeriksaan fisik BPK pada 17 Februari dan 10 April 2026, kesesuaian pekerjaan senilai Rp227.301.045 tidak dapat diyakini.

BPK menemukan kerusakan pada sejumlah bagian pekerjaan dan penggunaan agregat berukuran besar. Pemeriksaan juga mencatat tidak adanya Job Mix Design serta pengujian mutu beton.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Proyek Command Centre 2022, Kejati Gorontalo Tahan Eks Pj Gubernur

Selain itu, BPK menyoroti lemahnya perencanaan dan pengawasan oleh PPK, PPTK, serta pengawas lapangan Dinas PUPRPR. Kepala Dinas PUPRPR selaku PPK dalam keterangannya menyebut kekurangan pengawasan tersebut akan menjadi bahan koreksi ke depan.

Koordinator Front Pemberantas Korupsi Gorontalo Fahrul Wahidhi, menilai rangkaian perkara dan temuan tersebut harus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih luas terhadap tata kelola proyek di lingkungan Dinas PUPRPR.

” Kami meminta Kejati Gorontalo dan Kejari Bone Bolango agar tidak berhenti pada beberapa tersangka yang sudah ada. Usut secara menyeluruh berbagai proyek di Dinas PUPRPR dan periksa Kadis PUPRPR karena yang bersangkutan berada dalam lingkup pengendalian serta memiliki peran PPK pada sejumlah proyek strategis,” tegasnya.

Ia juga meminta Bupati Bone Bolango segera melakukan evaluasi secara objektif terhadap jabatan Kepala Dinas PUPRPR.

Menurutnya, penegakan hukum harus memastikan seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penggunaan anggaran dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak Dinas PUPRPR maupun Bupati Bone Bolango terkait desakan pemeriksaan dan evaluasi jabatan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *