Penulis: Fadli Thalib
Poota.id, Tajuk – Ada yang janggal dalam penegakan hukum terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Boalemo. Ketika tambang rakyat di sejumlah wilayah dapat ditertibkan dengan tindakan tegas, aktivitas pertambangan di Saritani, Kecamatan Wonosari, yang diduga melibatkan puluhan alat berat justru masih menjadi persoalan yang seolah tak kunjung menemukan ujung penyelesaian.
Pertanyaannya sederhana, namun serius, 21 unit excavator dilaporkan warga berada di kawasan Saritani, siapa yang membekingi? Mengapa Polres Boalemo terkesan begitu sulit menyentuh aktivitas PETI berskala besar tersebut?
Berdasarkan penelusuran media poota.id, hingga 15 November 2026, sedikitnya 21 unit excavator dilaporkan berada di wilayah Saritani. Bahkan, seorang sumber menyebut 16 unit di antaranya masih aktif melakukan aktivitas pertambangan.
Persoalan ini bukan lagi sekadar aktivitas tambang ilegal yang tersembunyi di tengah hutan. Ini sudah menjadi aktivitas yang menggunakan alat berat, membutuhkan mobilisasi kendaraan, pasokan bahan bakar, operator, serta jalur distribusi logistik.
Lantas, bagaimana mungkin aktivitas sebesar itu tidak terdeteksi secara maksimal oleh aparat penegak hukum?
Lebih ironis lagi, masyarakat mempertanyakan pernyataan aparat yang menyebut tidak menemukan aktivitas pertambangan di lokasi. Padahal, menurut informasi yang disampaikan warga, alat-alat berat dilaporkan melintas secara terang-terangan di depan Polsek Wonosari.
Belum lagi dugaan mobilisasi ratusan liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disebut-sebut mengarah ke kawasan pertambangan. Jika kendaraan pengangkut alat berat dan pasokan solar dapat melintas melalui jalur tersebut, bagaimana mungkin aktivitas yang diduga menjadi tujuan mobilisasi itu tidak menjadi perhatian serius?
Apakah aparat benar-benar tidak mengetahui, atau ada persoalan lain yang belum terungkap?
Pertanyaan ini muncul karena dugaan adanya aparat kepolisian terlibat dalam aktivitas PETI. Masyarakat juga berhak meminta penjelasan ketika fakta lapangan yang disampaikan masyarakat seolah tidak sejalan dengan respons penegakan hukum.
Jangan sampai Polres Boalemo terlihat garang kepada penambang kecil, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan pemodal dan pelaku PETI yang menggunakan alat berat.
Inilah yang menjadi persoalan. Penegakan hukum tidak boleh hanya memperlihatkan keberanian terhadap pihak yang lemah, sementara aktivitas berskala besar justru terkesan dibiarkan.
Jika tambang rakyat di Paguyaman dan wilayah lain bisa ditertibkan, mengapa aktivitas PETI di Saritani yang dilaporkan melibatkan puluhan excavator belum menunjukkan hasil penindakan yang sebanding?
Apakah hukum hanya tajam kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan modal, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pemilik alat berat?
Dugaan lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah informasi mengenai pungutan mobilisasi excavator. Seorang warga menyebut biaya masuk alat berat ke kawasan pertambangan mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta per unit.
Jika benar terdapat praktik pungutan untuk melancarkan mobilisasi alat berat, aparat penegak hukum seharusnya tidak berhenti pada sosialisasi kepada masyarakat.
Siapa penerima uang tersebut? Siapa yang mengatur jalur masuk alat berat? Siapa pemilik modal di balik aktivitas pertambangan? Dan yang paling penting, apakah ada pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan sehingga aktivitas tersebut tetap berjalan?
Pertanyaan mengenai kemungkinan adanya beking pun menjadi sesuatu yang wajar muncul di tengah masyarakat. Bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan untuk mendorong aparat membuktikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.
Aktivitas PETI berskala besar bukan hanya persoalan pelanggaran perizinan. Penggunaan alat berat di kawasan hutan berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan, mengganggu daerah aliran sungai, merusak lahan, serta meningkatkan risiko bencana ekologis bagi masyarakat sekitar.
Ironisnya, ketika masyarakat berharap kepolisian hadir sebagai pelindung lingkungan dan penegak hukum, yang muncul justru pertanyaan tentang efektivitas tindakan aparat.
Sosialisasi memang penting. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan. Namun, apakah sosialisasi cukup untuk menghentikan aktivitas pertambangan yang diduga terus berlangsung dengan dukungan alat berat?
Polres Boalemo tidak cukup hanya datang, mengumpulkan masyarakat, menyampaikan imbauan, kemudian pulang. Jika memang ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan hukum yang terukur, transparan, dan tidak diskriminatif.
Kapolres Boalemo harus menjawab satu pertanyaan, mengapa 21 excavator yang dilaporkan berada di Saritani belum menjadi pintu masuk bagi penindakan hukum yang nyata?
Jangan sampai masyarakat menilai Polres Boalemo hanya berani menghadapi penambang rakyat, tetapi justru kehilangan taring di hadapan pelaku PETI bermodal besar.
Jangan biarkan pertanyaan tentang siapa yang membekingi PETI Saritani terus menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dibangun melalui banyaknya kegiatan sosialisasi atau pernyataan keberhasilan penertiban. Kepercayaan lahir dari keberanian menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika harus berhadapan dengan pemilik modal dan kepentingan besar.
Jika terhadap tambang rakyat Polres Boalemo bisa bertindak tegas, mengapa terhadap PETI Saritani yang diduga menggunakan puluhan alat berat justru terkesan tumpul? Ataukah ada kekuatan tertentu yang membuat hukum seolah tak berdaya di kawasan tersebut?













