“Pemerintah yang menutup informasi publik sesungguhnya sedang menutup wajahnya sendiri.”
Poota.id, Opini – Di Kabupaten Boalemo, dokumen APBD Tahun Anggaran 2025 dan APBD Perubahan 2025 seharusnya sudah menjadi konsumsi publik. Di dalamnya ada arah kebijakan, janji pembangunan, dan bukti komitmen pemerintah mengelola uang rakyat.
Namun kenyataannya, APBD masih diperlakukan seperti dokumen rahasia negara. Rakyat yang ingin tahu harus mencari-cari, bertanya sana-sini, bahkan menebak-nebak isi anggaran tanpa kepastian. Bukankah ini ironi? Di tengah era keterbukaan informasi, Boalemo justru berjalan mundur.
Uang Publik, Hak Publik
Di balik angka-angka APBD, ada wajah-wajah rakyat kecil. Ada petani yang menunggu bantuan pupuk, nelayan yang menanti perbaikan dermaga, guru yang berharap tambahan insentif, hingga pasien yang membutuhkan fasilitas kesehatan layak.
Setiap rupiah dalam APBD adalah hasil kerja keras rakyat Boalemo. Kalau uangnya berasal dari rakyat, mengapa rakyat harus dipersulit untuk tahu ke mana uangnya mengalir?
Keterbukaan Itu Bukan Pilihan
Boalemo butuh diingatkan, keterbukaan adalah kewajiban, bukan kebijakan politis.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jelas mengatur, pemerintah wajib mengumumkan dokumen APBD secara proaktif. Artinya, rakyat tidak perlu meminta untuk bisa melihat dokumen itu.
Bahkan lebih jauh, peraturan menegaskan bahwa setiap pergeseran dan perubahan APBD wajib dipublikasikan melalui Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Pertanyaannya, di mana publik bisa membacanya sekarang? Mengapa pemerintah begitu sulit membuka data yang seharusnya menjadi hak semua warga?
“Ketika APBD dikunci, kepercayaan publik ikut terkunci.”
Rakyat Berhak, Pemerintah Wajib
Jika dokumen APBD terus disembunyikan, ini bukan lagi soal prosedur birokrasi, melainkan soal hak rakyat. Transparansi bukan kebaikan hati pemerintah melainkan kewajiban konstitusional.
Rakyat Boalemo butuh jawaban jelas tentang:
- Berapa kali APBD Induk 2025 sudah mengalami pergeseran?
- Apa dasar perubahannya?
- Kenapa dokumen dan lembaran daerahnya tidak bisa diakses publik?
Setiap penundaan informasi hanyalah menumbuhkan ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan itu berbahaya, karena ia menggerogoti legitimasi pemerintah.
Saatnya Berpihak pada Rakyat
Boalemo tidak bisa dibangun dengan menutup-nutupi informasi. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang terbuka. Transparansi bukan hanya soal angka, tapi tentang rasa memiliki. Rakyat ingin tahu, karena rakyatlah pemilik anggaran itu.
Selama APBD masih dikunci rapat, rakyat akan terus bertanya, terus menuntut, dan tidak akan berhenti sampai pintu keterbukaan itu dibuka. Boalemo butuh kejujuran, bukan rahasia. Dan kejujuran dimulai dari satu hal sederhana, buka dokumen APBD sekarang. (*)
Penulis: Nanang Syawal
Editor: Fadli Thalib
