Poota.id, Bone Bolango – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo menemukan pelanggaran aturan pengadaan barang dan jasa dalam proyek Pembangunan Auditorium Polres Bone Bolango.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen, item pekerjaan atap senilai Rp101.884.525,96 telah dikerjakan oleh penyedia jasa CV Vns jauh sebelum kontrak ditandatangani.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, temuan ini bermula pada pelaksanaan proyek tahap I tahun 2023 yang dikerjakan oleh CV AP dengan nilai kontrak Rp199.900.000,00. Di tengah pengerjaan tahap I, pihak Polres meminta adanya penggantian atap agar auditorium dapat segera difungsikan.
Pihak Polres kemudian menunjuk langsung CV Vns untuk mengerjakan bagian atap tersebut tanpa ikatan kontrak yang sah.
Untuk mengakomodasi pembayaran pekerjaan atap tahun 2023 itu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPR) mengusulkan paket pekerjaan lanjutan pada 2024 untuk dianggarkan pada tahun anggaran 2025.
Selain menutup biaya atap yang sudah terpasang, paket lanjutan ini juga mencakup item tambahan berupa plafon luar, keramik lantai, dan keramik dinding.
Proyek lanjutan tersebut dieksekusi melalui metode pengadaan langsung dengan kontrak nomor 2.1/SPK/STR/DPUPRPR-BB/CK/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025 senilai Rp149.330.000,00 (termasuk PPN 11 persen) yang kembali dimenangkan oleh CV Vns.
Pekerjaan dinyatakan rampung pada 14 Agustus 2025 dan telah dicairkan pembayarannya sebesar 95 persen atau senilai Rp141.863.500,00 pada 8 Oktober 2025.
Dalam proses pemeriksaan, Kepala Dinas PUPRPR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan bahwa pengerjaan atap lebih awal terpaksa dilakukan karena desakan kebutuhan operasional Polres, sementara anggaran tahap I tidak mencakup item atap.
Kendati demikian, BPK menegaskan bahwa praktik pengerjaan fisik yang mendahului ikatan kontrak bertentangan dengan sejumlah regulasi tata kelola konstruksi dan pengadaan pemerintah.
Sementara itu, Koordinator Front Pemberantasan Korupsi Gorontalo, Fahrul Wahidji, menilai dalih kebutuhan mendesak tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menerabas aturan.
Ia menegaskan bahwa praktik pengerjaan fisik yang mendahului ikatan kontrak secara terang-terangan bertentangan dengan sejumlah regulasi tata kelola konstruksi dan pengadaan pemerintah.
“Alasan desakan kebutuhan operasional tidak bisa menggugurkan aturan main pengelolaan keuangan negara. Apa yang terjadi ini jelas menabrak sejumlah regulasi,” tegas Fahrul.
Ia mengatakan adatiga aturan utama yang dilanggar dalam proses pengerjaan proyek tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 jo. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi, mengenai kewajiban perencanaan fisik yang matang serta keharusan hubungan kerja dituangkan dalam kontrak resmi.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terkait keabsahan penyedia jasa berdasarkan kontrak, prinsip akuntabilitas, serta fungsi pengendalian kontrak oleh PPK.
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024, mengenai pedoman pelaksanaan serta pemeriksaan kesesuaian hasil pekerjaan terhadap spesifikasi kontrak.
Menurutnya pengadaan barang dan jasa pemerintah dirancang untuk mencegah terjadinya praktik penunjukan sepihak tanpa dasar hukum anggaran yang jelas.
” Kalau setiap kebutuhan mendesak dijadikan alasan untuk membangun dulu baru kontrak belakangan, maka sistem perencanaan dan penganggaran daerah tidak ada gunanya,” pungkasnya.
