Poota.id, Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan penghapusan dokumen elektronik yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Polri, dihadapan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya Kapolri Suyudi menegaskan bahwa Polri berkomitmen menangani perkara ini secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Dirinya menjelaskan bahwa perkara ini bermula pada kurun waktu 2025 hingga 2026, ketika Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabagmon) berinisial AS diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon secara lisan tanpa adanya surat permohonan dari penyidik maupun keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.
Kasus ini mulai terungkap pada Oktober 2026, saat AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan, sekaligus memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX. Perintah penghapusan data tersebut memicu kecurigaan yang berujung pada pelaporan resmi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara untuk peristiwa yang diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan tersebut, tim penyidik mengidentifikasi lima tahapan modus operandi:
1. Perintah Penyadapan: Instruksi diduga berasal dari Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo) melalui SU, yang kemudian diteruskan kepada EHA dan AS secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik atau laporan polisi.
2. Input Target: Nomor target dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi terkait perkara pro justitia.
3. Pelaksanaan dan Transkripsi: Tim teknis melakukan penyadapan melalui sistem perekaman, lalu menuangkan hasilnya ke dalam bentuk transkripsi.
4. Pelaporan Berjenjang: Hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat kepala bagian, SU, hingga ke Jenderal LSP.
5. Penghapusan Data: Pada Oktober 2026, seluruh data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus oleh tim teknis atas perintah AS.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya, ditemukan dugaan penyalahgunaan dua jalur operasi. Jalur pertama adalah jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009, yang mensyaratkan surat permohonan penyidik, laporan polisi, resume analis, serta verifikasi berjenjang.
Sementara itu, jalur kedua merupakan jalur internal yang disebut sebagai “jalur atensi”. Jalur ini berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Karena menggunakan sarana teknis yang sama dengan jalur resmi, aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersebut diduga dapat tersamarkan.
” Merujuk pada Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, setiap tindakan penyadapan wajib didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, diperuntukkan murni bagi kepentingan penyidikan yang sah, dan pemusnahan datanya wajib dilengkapi berita acara,” pungkasnya.
