Oleh Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Sosiolo)
Poota.id, Opini – Di atas uang pecahan Rp100.000, Soekarno dan Mohammad Hatta masih berdampingan. Keduanya tampak tenang, seolah tidak pernah mengalami perbedaan pandangan yang kemudian memisahkan mereka dalam kehidupan politik. Padahal, Dwitunggal yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu pernah berakhir dengan pengunduran diri Hatta sebagai wakil presiden. Sejarah ternyata mempunyai cara sendiri untuk mempertemukan kembali orang-orang yang pernah dipisahkan oleh kekuasaan.
Dari peristiwa itu, ada sebuah fakta yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Indonesia pernah menjalani lebih dari 16 tahun tanpa wakil presiden. Ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956, jabatan tersebut dibiarkan kosong hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX mulai menjabat pada 24 Maret 1973. Jika dihitung berdasarkan selisih kalender, kekosongan itu berlangsung selama 5.957 hari, atau 16 tahun 3 bulan 23 hari.
Soekarno menjalani 3.753 hari, atau 10 tahun 3 bulan 11 hari, tanpa wakil presiden sampai 12 Maret 1967. Soeharto kemudian melewati 2.204 hari, atau 6 tahun 12 hari, tanpa wakil presiden, mula-mula sebagai Pejabat Presiden dan kemudian sebagai presiden definitif. Dalam kurun tersebut, Indonesia mengalami Dekret Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin, pergolakan politik 1965, pergantian pemerintahan, hingga Pemilu 1971. Semua peristiwa besar itu berlangsung ketika kursi nomor dua di republik ini tidak mempunyai penghuni.
Kekosongan tersebut bahkan membuat pemerintah harus menyusun aturan tersendiri. Melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957, ditetapkan bahwa Ketua DPR menjalankan pekerjaan jabatan presiden dalam keadaan tertentu apabila presiden berhalangan dan wakil presiden tidak ada. Aturan tersebut kemudian diganti pada 1960. Artinya, negara pernah harus menyiapkan mekanisme khusus karena tidak memiliki orang kedua dalam susunan kepemimpinan eksekutif.
Keunikan lain muncul ketika Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Konstitusi federal saat itu tidak mengenal jabatan wakil presiden pada tingkat pemerintahan RIS. Pengalaman tersebut berbeda dengan keadaan setelah Hatta mundur pada 1956. Yang pertama berkaitan dengan perubahan bentuk negara dan konstitusi, sedangkan yang kedua merupakan kekosongan jabatan dalam struktur ketatanegaraan yang masih mengenal wakil presiden.
Namun, jangan membayangkan wakil presiden Indonesia selalu menjadi pendamping yang menunggu penugasan presiden. Mohammad Hatta justru pernah mempunyai kewenangan politik yang sangat luas. Pada 16 Oktober 1945, ia mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang memberi kewenangan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada 3 November tahun yang sama, Maklumat Pemerintah membuka jalan bagi pembentukan partai-partai politik. Tidak lama kemudian, Hatta bahkan merangkap sebagai perdana menteri dan sempat menjalankan tugas Menteri Pertahanan.
Ada pula peristiwa yang lebih dramatis. Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, Hatta ditangkap bersama sejumlah pemimpin republik dan kemudian diasingkan ke Bangka. Ia masih menjabat wakil presiden, tetapi kebebasannya dirampas oleh negara yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Pemerintahan republik kemudian dipertahankan melalui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara. Jadi, republik ini pernah memiliki presiden dan wakil presiden yang ditawan, sementara pemerintahan harus diteruskan melalui kepemimpinan darurat.
Hatta sendiri menjabat selama 4.123 hari, sejak 18 Agustus 1945 hingga 1 Desember 1956. Keputusan pemberhentiannya dengan hormat baru ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 pada 5 Februari 1957, tetapi berlaku surut sejak tanggal pengunduran dirinya. Setelah meninggalkan jabatan, Hatta tetap menulis, mengajar, dan terlibat dalam kehidupan intelektual. Ia pernah menjadi pengajar di sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Hasanuddin.
Kehidupan pribadi Hatta mempunyai cerita yang tidak kalah mengesankan. Ia pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Janji itu ditepatinya. Pada 18 November 1945, tiga bulan setelah Proklamasi, Hatta menikahi Rahmi Rachim di Megamendung, Bogor. Maskawinnya bukan emas atau berlian, melainkan sebuah buku karya sendiri, Alam Pikiran Yunani. Bagi seorang yang begitu mencintai pengetahuan, buku tampaknya mempunyai nilai yang tidak dapat digantikan perhiasan. Hatta, yang belajar ekonomi di Rotterdam dan dikenal sangat disiplin membaca, membawa kecintaannya kepada ilmu pengetahuan hingga ke hari perkawinannya.
Orang yang kemudian mengakhiri kekosongan jabatan wakil presiden selama belasan tahun juga memiliki perjalanan hidup yang luar biasa. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah seorang raja yang justru dibesarkan jauh dari kemewahan istana. Ketika berusia empat tahun, Dorojatun, nama kecilnya, dititipkan kepada keluarga Belanda bernama Mulder. Ia dipanggil Henkie dan dididik agar mandiri seperti anak-anak biasa. Setelah bersekolah di Yogyakarta, Semarang, dan Bandung, ia melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda.
Kelak Henkie menjadi Sultan Yogyakarta, berperan dalam perjuangan kemerdekaan, kemudian menjadi wakil presiden sebuah republik. Ia juga pernah menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pertama. Kepemimpinannya di Pramuka berlangsung sejak 1961 hingga 1974. Sultan menerima penghargaan internasional Bronze Wolf pada 1973 dan kemudian dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia pada 1988.
Kehidupan keluarga Sultan juga mencerminkan tradisi kerajaan. Sejumlah biografi mencatat bahwa ia mempunyai lima istri dan 22 anak. Salah seorang putranya kelak naik takhta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam satu keluarga terdapat kesinambungan kepemimpinan monarki, sedangkan di luar keraton Sultan menjalankan jabatan publik dalam sistem republik. Ia menjadi contoh bagaimana tradisi kerajaan dan institusi negara modern dapat bertemu pada satu sosok.
Tetapi Sultan juga tercatat sebagai tokoh yang memilih tidak melanjutkan jabatan wakil presiden. Pada 12 Maret 1978, ia menyampaikan kepada MPR bahwa dirinya tidak bersedia dicalonkan kembali. Ia mengemukakan pertimbangan kesehatan dan keinginan mengabdi tanpa hambatan protokoler. Sejumlah kajian sejarah menghubungkan keputusan tersebut dengan perbedaan pandangannya dengan Soeharto. Alasan yang secara resmi disampaikan Sultan dan penafsiran politik mengenai keputusannya tentu perlu dibedakan. Yang jelas, setelah lima tahun menjabat, Sultan tidak melanjutkan untuk periode berikutnya.
Soeharto sendiri menjadi presiden yang didampingi enam wakil presiden. Mereka adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, dan B. J. Habibie. Latar mereka berbeda-beda. Ada raja, diplomat, tentara, birokrat, ahli hukum, hingga ilmuwan teknik penerbangan. Pergantian orang-orang itu dapat dibaca sebagai perubahan komposisi elite yang mendampingi pusat kekuasaan Orde Baru.
Adam Malik memperlihatkan bahwa pendidikan formal yang tinggi bukan satu-satunya jalan menuju karier politik nasional. Ia menempuh pendidikan dasar dan pendidikan agama, tetapi tidak menjalani pendidikan universitas. Adam justru tumbuh melalui pengalaman organisasi, kewartawanan, dan diplomasi. Ia ikut mendirikan kantor berita Antara pada 1937, menjadi Menteri Luar Negeri, dan pada 1971 terpilih sebagai Presiden Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26. Tujuh tahun kemudian, ia menjadi Wakil Presiden Indonesia.
Perjalanan kepartaian Adam juga menarik. Ia pernah aktif dalam Partai Murba, tetapi menyatakan keluar pada 1966. Sekitar 1970 ia bergabung dengan Golkar. Artinya, seorang tokoh yang kemudian menjadi wakil presiden pernah melakukan perpindahan orientasi organisasi politik secara terbuka. Di rumah tangga, istrinya, Nelly Adam Malik, juga mempunyai kehidupan politik sendiri, termasuk sebagai anggota DPR/MPR dan pengurus Golkar. Pasangan hidup seorang wakil presiden ternyata tidak selalu berada di luar panggung politik.
Setelah Adam Malik, jabatan wakil presiden ditempati Umar Wirahadikusumah, seorang perwira militer yang pernah menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada 1973–1983. Fakta ini menarik karena Sultan dan Umar sama-sama pernah memimpin lembaga pemeriksa keuangan negara sebelum menjadi wakil presiden. Umar dididik melalui jalur militer, sementara istrinya, Karlinah, aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan, termasuk perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Hubungan antara dunia militer, pengawasan negara, dan kegiatan sosial keluarga bertemu dalam pengalaman hidup pasangan tersebut.
Sudharmono yang menggantikannya pada 1988 mempunyai latar pendidikan hukum militer dan birokrasi pemerintahan. Ia pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara dan Ketua Umum Golkar. Istrinya, Ratu Emma Norma, menjadi Ketua Presidium Dharma Wanita pertama, pernah duduk di DPR/MPR, dan turut terlibat dalam gagasan pengembangan Taman Mini Indonesia Indah. Bahkan, dalam kesibukan organisasi, keluarga mengenang Emma sebagai sosok yang tetap memperhatikan kebutuhan sehari-hari anak-anak dan suaminya.
Sudharmono meninggalkan satu jejak yang sangat menarik dalam sejarah hubungan negara dengan masyarakat. Pada masa jabatannya, ia mengembangkan Tromol Pos 5000, saluran surat pengaduan rakyat kepada pemerintah. Berbagai laporan tentang pelayanan publik, sengketa tanah, dan dugaan penyimpangan aparatur masuk melalui mekanisme tersebut. Arsipnya masih tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Jauh sebelum masyarakat mengenal aplikasi pengaduan digital, seorang wakil presiden telah membuka kotak pengaduan yang menghubungkan warga dengan pusat pemerintahan.
Try Sutrisno, yang menjabat pada 1993–1998, datang dari pendidikan dan karier militer. Ia pernah menjadi ajudan Soeharto, Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian Panglima ABRI. Bersama istrinya, Tuti Sutiawati, ia membesarkan tujuh anak. Namun, perjalanan politik Try tidak berakhir ketika meninggalkan Istana Wakil Presiden. Pada 1999, ia ikut menjadi tokoh penggerak pendirian Partai Keadilan dan Persatuan bersama sejumlah mantan petinggi militer, termasuk Edi Sudradjat. Seorang wakil presiden berlatar militer ternyata kemudian ikut membangun partai politik pada awal Reformasi.
Lain lagi B. J. Habibie. Ia mempunyai pendidikan teknik penerbangan di Jerman dan memperoleh gelar doktor dari RWTH Aachen pada 1965. Istrinya, Hasri Ainun Besari, adalah seorang dokter yang pernah bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Keduanya menikah pada 12 Mei 1962 dan pernah membangun kehidupan keluarga di Jerman. Kisah Habibie dan Ainun mempertemukan dua bidang ilmu yang berbeda, yakni teknologi penerbangan dan kedokteran, dalam sebuah rumah tangga.
Habibie memiliki masa jabatan wakil presiden yang sangat singkat. Perhitungan berdasarkan 11 Maret hingga 21 Mei 1998 menghasilkan 71 hari, sementara tanggal 14 Maret yang dicantumkan situs Sekretariat Wakil Presiden menghasilkan 68 hari. Namun, jabatan yang hanya dijalani sekitar dua bulan itu kemudian mengantarkannya menjadi Presiden RI pada 21 Mei 1998. Yang lebih unik, setelah menjadi presiden, Habibie justru menjalankan pemerintahan selama 517 hari tanpa wakil presiden, sampai berakhirnya masa pemerintahannya pada 20 Oktober 1999.
Indonesia kemudian mengalami pengalaman serupa ketika Megawati Soekarnoputri menjabat wakil presiden sejak 21 Oktober 1999. Ia hanya menjalani 641 hari sebelum menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001. Jika Habibie menjadi presiden setelah Soeharto mengundurkan diri, Megawati menjadi presiden setelah MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid. Dua wakil presiden dengan masa jabatan pendek justru kemudian menduduki jabatan nomor satu. Lamanya seseorang berada dalam suatu jabatan rupanya tidak selalu menentukan pengaruh historisnya.
Megawati menyimpan kisah kehidupan pribadi yang kompleks. Ia pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, meskipun tidak menyelesaikan kedua studi tersebut. Suami pertamanya, penerbang TNI AU Surindro Supjarso, hilang dalam tugas penerbangan di kawasan Indonesia Timur pada 1970. Beberapa tahun kemudian, Megawati menikah dengan Taufiq Kiemas, politikus yang kelak menjabat sebagai Ketua MPR RI pada 2009–2013.
Ia juga merupakan satu-satunya perempuan yang pernah menjadi wakil presiden sekaligus presiden Indonesia hingga sekarang. Perjalanan politiknya melalui PDI dan kemudian PDI Perjuangan memperlihatkan hubungan erat antara konflik internal partai, pembentukan organisasi baru, dan perkembangan kepemimpinan nasional. Sebagai putri Soekarno, Megawati juga menjadi contoh bagaimana identitas keluarga, pengalaman pribadi, dan jaringan politik dapat bertemu dalam perjalanan seorang tokoh.
Ketika Megawati menjadi presiden pada 23 Juli 2001, jabatan wakil presiden kembali kosong selama tiga hari. MPR baru memilih Hamzah Haz pada 26 Juli 2001. Dalam pemilihan itu, Hamzah bersaing dengan sejumlah calon lain, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono, Akbar Tandjung, Siswono Yudohusodo, dan Agum Gumelar. Hamzah akhirnya terpilih setelah mengungguli Akbar Tandjung pada putaran terakhir.
Hamzah Haz merupakan tokoh kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat, yang menempuh pendidikan di SMEA, Akademi Koperasi, dan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Ia pernah bekerja sebagai wartawan, aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan menghabiskan puluhan tahun di parlemen. Hamzah memulai karier kepartaiannya melalui Partai Nahdlatul Ulama, kemudian berada dalam Partai Persatuan Pembangunan setelah fusi partai-partai Islam pada 1973. Ia akhirnya menjadi Ketua Umum PPP.
Kehidupan keluarganya juga cukup besar. Biografi publik mencatat Asmaniah dan Titin Kartini sebagai istri-istrinya serta 12 anak. Di luar urusan keluarga, Hamzah memiliki pengalaman unik dalam meninggalkan jabatan. Ia pernah dua kali mengundurkan diri sebagai menteri, yakni dari jabatan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM pada 1999 dan Menko Kesra pada tahun yang sama. Namun, ketika menjadi wakil presiden pada 2001–2004, ia menyelesaikan masa jabatannya.
Pada 2004, Hamzah maju sebagai calon presiden bersama Agum Gumelar. Pada saat yang sama, Presiden Megawati juga maju kembali, tetapi berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Inilah salah satu keunikan demokrasi Indonesia. Presiden dan wakil presiden yang memimpin pemerintahan bersama ternyata dapat menjadi pesaing satu sama lain dalam pemilihan presiden. Kebersamaan dalam pemerintahan tidak selalu berlanjut menjadi kebersamaan dalam pencalonan.
Lima tahun kemudian, situasi serupa terjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maju dalam Pilpres 2009 bersama Boediono, sedangkan wakil presidennya, Jusuf Kalla, maju sebagai calon presiden bersama Wiranto. Megawati juga kembali mencalonkan diri pada 2009, kali ini berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dalam satu pemilihan, terdapat presiden petahana, wakil presiden petahana, dan seorang mantan presiden yang sebelumnya pernah menjadi wakil presiden. Ketiganya mempunyai perjalanan politik yang saling berpotongan.
Jusuf Kalla kemudian mencatat sejarah tersendiri. Ia merupakan satu-satunya orang yang dua kali menjabat wakil presiden dalam periode tidak berurutan, yakni pada 2004–2009 bersama SBY dan 2014–2019 bersama Joko Widodo. Jika dijumlahkan, masa jabatannya mencapai 3.652 hari. Kalla juga menjadi wakil presiden dari dua presiden berbeda. Pengalaman itu memperlihatkan bagaimana seorang tokoh dapat kembali berada dalam pemerintahan melalui konfigurasi koalisi yang baru.
Sebelum menjadi politisi nasional, Kalla dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis keluarga. Ia menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Hasanuddin dan pernah mengikuti pendidikan bisnis di INSEAD, Prancis. Istrinya, Mufidah, pernah bekerja di dunia perbankan sebelum terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kerajinan.
Kisah cinta mereka juga mempunyai cerita yang mengundang senyum. Pada perayaan 50 tahun perkawinan mereka pada 27 Agustus 2017, Kalla membacakan puisi untuk Mufidah. Ia mengaku membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun untuk mendekati dan meyakinkan calon istrinya serta keluarga. Selama masa itu, Kalla hanya sekali berhasil mengajak Mufidah menonton bioskop, itu pun bersama teman-temannya. Seorang pengusaha yang kemudian dikenal piawai bernegosiasi ternyata pernah menjalani proses panjang untuk mendapatkan hati seorang perempuan.
Di tengah sejarah para wakil presiden yang banyak berasal dari militer, partai, dan organisasi politik, Boediono menghadirkan corak berbeda. Ia merupakan ekonom dan akademisi yang menempuh pendidikan di University of Western Australia, Monash University, hingga Wharton School, University of Pennsylvania. Ia pernah menjadi profesor ekonomi di Universitas Gadjah Mada, menteri, dan Gubernur Bank Indonesia. Boediono bukan tokoh yang tumbuh melalui kepemimpinan partai politik. Bersama istrinya, Herawati, ia membangun keluarga dengan dua anak. Perjalanannya menunjukkan bahwa keahlian teknokrasi juga dapat menjadi jalan menuju jabatan wakil presiden.
Pada 2019, Indonesia memilih seorang tokoh ulama sebagai wakil presiden. K.H. Ma’ruf Amin mempunyai perjalanan pendidikan dari pesantren Tebuireng, Jombang, hingga Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun. Sebelum menjadi wakil presiden, ia memiliki pengalaman sebagai pengajar, pemimpin organisasi keagamaan, dan anggota lembaga legislatif. Menariknya, Ma’ruf juga pernah aktif dalam PPP dan kemudian PKB. Ia menjadi salah seorang tokoh penting dalam proses kelahiran PKB pada 1998, bahkan memimpin Tim Lima yang bertugas mempersiapkan pembentukannya.
Kehidupan keluarganya memperlihatkan pengalaman pribadi yang lain. Ma’ruf menikah dengan Siti Churiyah pada 1964 dan memiliki delapan anak. Setelah istrinya meninggal dunia pada 2013, ia menikah dengan Wury Estu Handayani pada 2014. Wury mempunyai latar pekerjaan sebagai tenaga kesehatan gigi. Seorang ulama dengan perjalanan panjang dalam dunia pesantren dan organisasi akhirnya memasuki Istana Wakil Presiden bersama pasangan yang juga memiliki pengalaman hidup dan pekerjaan sendiri.
Ketika dilantik pada 20 Oktober 2019, Ma’ruf Amin berusia 76 tahun 7 bulan 9 hari. Ia menjadi wakil presiden tertua dalam sejarah Indonesia berdasarkan usia saat pelantikan. Lima tahun kemudian, Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024 dalam usia 37 tahun 19 hari, menjadikannya wakil presiden termuda. Selisih usia saat pelantikan keduanya hampir empat dekade. Satu jabatan konstitusional ternyata dapat diisi oleh orang-orang dari generasi yang sangat berjauhan.
Gibran mempunyai riwayat pendidikan di Singapura dan Australia serta pengalaman dalam dunia usaha sebelum menjadi Wali Kota Surakarta. Istrinya, Selvi Ananda, pernah menjadi pemenang Putri Solo 2009. Gibran juga pernah menjadi kader PDI Perjuangan, tetapi tidak lagi diakui sebagai kader partai tersebut pada 2024. Sebagai putra Presiden Joko Widodo, ia menjadi wakil presiden kedua yang merupakan anak seorang presiden, setelah Megawati Soekarnoputri. Keduanya mencapai jabatan itu melalui mekanisme berbeda, yakni pemilihan oleh MPR dan pemilihan langsung oleh rakyat.
Riwayat kepartaian para wakil presiden memang memperlihatkan perubahan yang menarik. Hatta pernah aktif dalam Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru sebelum kemerdekaan, tetapi tidak dikenal sebagai kader partai ketika menjabat. Sultan merupakan tokoh nonpartai yang kemudian mempunyai hubungan kelembagaan dengan Golkar melalui Dewan Pembinanya. Adam Malik berpindah dari Murba ke Golkar. Umar Wirahadikusumah dan Try Sutrisno berasal dari lingkungan ABRI, sementara Sudharmono, Habibie, dan Jusuf Kalla mempunyai hubungan politik dengan Golkar. Megawati melalui PDI dan PDI Perjuangan, Hamzah Haz dari Partai NU menuju PPP, Ma’ruf Amin dari pengalaman kepartaian PPP menuju PKB, sedangkan Boediono dikenal sebagai teknokrat nonpartai. Latar tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan bahwa Golkar pada masa Orde Baru tidak sepenuhnya sama bentuk kelembagaannya dengan Partai Golkar setelah Reformasi.
Dengan demikian, perpindahan partai tidak selalu terjadi karena alasan pribadi yang sama. Adam Malik melakukan perubahan pilihan politik secara terbuka. Hamzah Haz memasuki PPP melalui proses fusi partai-partai Islam. Megawati membangun PDI Perjuangan setelah konflik di tubuh PDI. Ma’ruf Amin terlibat dalam perkembangan PKB setelah sebelumnya mempunyai pengalaman politik bersama PPP. Try Sutrisno ikut membentuk partai baru setelah tidak lagi menjadi wakil presiden. Perjalanan mereka memperlihatkan bahwa identitas kepartaian seorang tokoh juga dibentuk oleh perubahan rezim, peraturan politik, dan dinamika organisasi.
Ada pula jalan yang lebih berliku menuju kursi presiden. Susilo Bambang Yudhoyono pernah kalah dalam pemilihan wakil presiden oleh MPR pada 2001, ketika Hamzah Haz terpilih mendampingi Megawati. Tiga tahun kemudian, SBY justru terpilih menjadi presiden melalui pemilihan langsung pertama pada 2004. Prabowo Subianto juga pernah menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati pada 2009 dan tidak terpilih. Lima belas tahun kemudian, ia memenangkan Pilpres 2024 sebagai calon presiden bersama Gibran.
Pengalaman tersebut berbeda dengan Habibie dan Megawati yang menjadi presiden setelah lebih dahulu menjabat wakil presiden. Habibie dan Megawati naik melalui mekanisme suksesi, sementara SBY dan Prabowo pernah mengalami kegagalan dalam pencalonan wakil presiden sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden melalui pemilihan umum. Empat perjalanan itu memperlihatkan bahwa tidak ada satu jalan tunggal menuju kepemimpinan tertinggi negara.
Jumlah wakil presiden Indonesia sendiri juga mempunyai keunikan statistik. Hingga November 2026, terdapat 13 orang berbeda yang pernah menjadi wakil presiden, tetapi penomoran jabatan telah mencapai wakil presiden ke-14. Penyebabnya sederhana: Jusuf Kalla tercatat dua kali, sebagai wakil presiden ke-10 dan ke-12. Angka penomoran jabatan ternyata tidak selalu sama dengan jumlah orang yang pernah mendudukinya.
Tempat lahir mereka juga memperlihatkan konsentrasi geografis. Delapan dari 13 orang lahir di Pulau Jawa. Dua lahir di Sumatera, yakni Mohammad Hatta dan Adam Malik. Dua lainnya lahir di Sulawesi, yakni B. J. Habibie dan Jusuf Kalla, sedangkan Hamzah Haz lahir di Kalimantan. Hingga sekarang belum ada wakil presiden yang lahir di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, ataupun Papua. Tentu tempat lahir tidak otomatis menunjukkan identitas etnis atau basis politik. Namun, persebaran itu memperlihatkan bahwa rekrutmen elite nasional memiliki sejarah geografis yang tidak merata.
Jika dilihat dari usia ketika wafat, sejarah mereka menyimpan kontras yang tidak kalah menarik. Adam Malik meninggal pada 5 September 1984 dalam usia 67 tahun 1 bulan 14 hari. Ia menjadi wakil presiden yang wafat pada usia paling muda di antara delapan tokoh yang telah meninggal. Sebaliknya, Try Sutrisno meninggal pada 2 Maret 2026 dalam usia 90 tahun 3 bulan 15 hari. Perbedaan usia saat wafat kedua tokoh itu mencapai lebih dari 23 tahun.
Mohammad Hatta wafat pada usia 77 tahun 7 bulan 2 hari. Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal di Washington, Amerika Serikat, pada 2 Oktober 1988 waktu setempat, dalam usia 76 tahun 5 bulan 20 hari. Umar Wirahadikusumah wafat pada usia 78 tahun 5 bulan 11 hari, sementara Sudharmono mencapai usia 78 tahun 10 bulan 13 hari. Habibie wafat pada usia 83 tahun 2 bulan 17 hari, sedangkan Hamzah Haz pada usia 84 tahun 5 bulan 9 hari.
Sementara itu, lima tokoh masih hidup hingga 10 November 2026, yakni Megawati, Jusuf Kalla, Boediono, Ma’ruf Amin, dan Gibran. Megawati berusia 79 tahun, Jusuf Kalla 84 tahun, Boediono dan Ma’ruf Amin sama-sama 83 tahun, sedangkan Gibran 39 tahun. Rentang usia yang besar itu memperlihatkan bagaimana beberapa generasi kepemimpinan nasional masih hidup bersamaan, meskipun berasal dari pengalaman politik dan sejarah yang sangat berbeda.
Demikian pula, sejarah Indonesia belum mencatat seorang wakil presiden yang diberhentikan melalui proses pemakzulan ketika sedang menjabat. Hatta mengundurkan diri, Sultan memilih tidak melanjutkan masa jabatan, Habibie dan Megawati naik menjadi presiden, sedangkan tokoh-tokoh lainnya mengakhiri jabatan melalui pergantian pemerintahan atau berakhirnya periode reguler. Konstitusi sekarang menyediakan mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden, tetapi ketersediaan mekanisme tidak berarti peristiwa tersebut pernah terjadi.
Perubahan paling mendasar dalam kedudukan wakil presiden terjadi ketika Indonesia mulai menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung pada 2004. Sebelumnya, wakil presiden dipilih melalui mekanisme ketatanegaraan yang berbeda-beda. Sejak 2004, presiden dan wakil presiden memperoleh mandat elektoral bersama dari rakyat. Namun, Pasal 4 UUD 1945 tetap menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan wakil presiden membantu presiden menjalankan kewajibannya.
Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Jika presiden dan wakil presiden dipilih bersama oleh rakyat, mengapa kewenangan keduanya tidak setara? Jawabannya tentu berkaitan dengan rancangan sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai pemimpin eksekutif. Namun, pengalaman sejarah memperlihatkan bahwa pengaruh seorang wakil presiden tidak hanya ditentukan oleh rumusan konstitusi. Hubungan pribadi, kepercayaan presiden, jaringan politik, kemampuan organisasi, dan keadaan sejarah ikut membentuk ruang perannya.
Hatta pernah menjadi wakil presiden sekaligus perdana menteri. Sultan membawa pengalaman kerajaan dan kepemimpinan sosial ke dalam pemerintahan republik. Adam Malik datang dari jurnalistik dan diplomasi dunia. Umar dan Try tumbuh melalui militer. Sudharmono menggunakan jabatan wapres untuk membuka saluran pengaduan rakyat. Habibie memperlihatkan kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam politik nasional. Megawati, Hamzah Haz, dan Jusuf Kalla membawa pengalaman kepartaian serta persaingan elektoral. Boediono menghadirkan jalur teknokrasi, Ma’ruf Amin jalur kepemimpinan keagamaan, sedangkan Gibran datang dari pengalaman usaha dan pemerintahan daerah.
Kehidupan keluarga mereka pun tidak kalah beragam. Ada wakil presiden yang memberikan buku sebagai maskawin, ada sultan yang tumbuh bersama keluarga Belanda, ada wartawan yang mencapai jabatan tertinggi dalam diplomasi internasional, ada ilmuwan yang menikahi dokter, ada tokoh yang kehilangan pasangan dalam tugas penerbangan, ada pengusaha yang menghabiskan tujuh tahun untuk mendekati calon istrinya, dan ada pula pasangan yang mempunyai kedudukan politik serta organisasi sendiri. Di balik jas, peci, protokol kenegaraan, dan foto resmi yang tampak seragam, terdapat pengalaman manusia yang sangat berbeda.
Barangkali kita terlalu sering melihat jabatan wakil presiden sebagai sesuatu yang berada di bawah bayang-bayang presiden. Padahal, sejarahnya jauh lebih rumit. Ada yang mengubah arah ketatanegaraan, ada yang ditawan ketika masih menjabat, ada yang memilih keluar, ada yang menolak melanjutkan kekuasaan, ada yang kembali setelah lima tahun, ada yang menjadi pesaing presidennya sendiri, dan ada pula yang hanya sekitar dua bulan menduduki jabatan sebelum menjadi presiden.
Dari semua kisah itu, Mohammad Hatta mungkin meninggalkan simbol yang paling sederhana. Ia pernah mendampingi Soekarno, kemudian berpisah karena perbedaan pandangan tentang penyelenggaraan negara. Hubungan politik keduanya tidak selalu sejalan, tetapi sejarah menempatkan mereka kembali berdampingan pada uang Rp100.000 yang setiap hari berpindah dari satu tangan ke tangan lain.
Di sana, rakyat tidak lagi melihat siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam susunan jabatan. Yang terlihat hanyalah dua orang yang pernah bersama-sama memulai perjalanan republik. Mungkin begitulah akhirnya sejarah bekerja. Jabatan datang dan pergi, masa kekuasaan berakhir, partai berubah, hubungan politik dapat merenggang, dan manusia pada akhirnya meninggalkan dunia. Namun, jejak pengabdian, pilihan hidup, dan keputusan yang mereka ambil dapat bertahan jauh lebih lama daripada jabatan yang pernah mereka duduki.
