Poota.id, Gorontalo – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) bersama Satgas Pemuda Pengawal Pertambangan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Mapolda Gorontalo dan Mapolres Bone Bolango, Senin (9/11/2026). Massa mendesak aparat penegak hukum (APH) agar menghentikan standar ganda dalam penertiban kawasan tambang di wilayah Suwawa.
Dalam aksi tersebut, Koordinator Aliansi FPKG, Fahrul Wahidji, menyoroti penanganan hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dinilai tebang pilih dan mengabaikan aspek sosiologis masyarakat kecil.
“Kami tidak membela PETI karena itu diatur sebagai pelanggaran hukum. Akan tetapi, masyarakat Bone Bolango sudah bertahun-tahun mendulang emas secara tradisional untuk ekonomi keluarga dan tanpa menggunakan alat berat,” ujar Fahrul dalam orasinya.
Ia juga mengecam aksi provokasi yang dilakukan sejumlah oknum aktivis musiman terkait penertiban di kawasan Batu Gergaji. Menurutnya, berdasarkan pengecekan langsung di lapangan, situasi di lokasi tersebut terpantau kondusif dan aman tanpa adanya konflik riil maupun perusakan lingkungan yang masif.
Selain persoalan tambang rakyat, sorotan tajam FPKG diarahkan pada dugaan standar ganda APH yang dinilai tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. FPKG mendesak kepolisian untuk memeriksa korporasi pemegang izin, PT Gorontalo Minerals (GM) dan PT Celebes Bone Minerals (CBM).
Korporasi tersebut dituding telah membabat kawasan hutan lindung Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) meski belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta minim kontribusi bagi daerah.
Di sisi lain, FPKG menyoroti disparitas hukum dalam penanganan kasus perdagangan batu hitam, di mana para pelaku besar atau pemodal utama diduga bebas dari jerat hukum sementara penambang kecil langsung ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam aksi di Mapolda Gorontalo, massa diterima oleh Perwira Pengawas (Pamenwas) Polda, sedangkan di Mapolres Bone Bolango massa diterima oleh Kasat Samapta.
Menilai lambannya respons keamanan serta potensi tebang pilih yang dapat memicu konflik sosial, FPKG secara terbuka melayangkan mosi tidak percaya. Mereka mendesak Kapolda Gorontalo untuk mencopot Kapolres Bone Bolango dan Kasat Intel.
“Jangan sampai sikap aparat yang tebang pilih ini justru memperkeruh keadaan dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat,” tegas Wahidji.
