Poota.id, Gorontalo Kota — Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo mengimbau pengelola gedung pertemuan, penyelenggara acara, dan masyarakat untuk tidak menggunakan jasa hiburan yang memfasilitasi aktivitas LGBT.
Larangan ini juga mencakup pertunjukan yang menampilkan transgender dengan pakaian atau penampilan yang dinilai tidak sesuai kepatutan.
Melalui Juru Bicara Walikota Gorontalo, Jeffry Rumampuk, Pemkot menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk melarang masyarakat maupun pelaku usaha menggelar kegiatan.
Masyarakat tetap bebas menyelenggarakan acara seperti pernikahan atau ulang tahun, selama memperhatikan keamanan, ketertiban, dan kepatutan.
“Segala risiko yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penuh panitia penyelenggara. Poin yang secara tegas adalah larangan terhadap segala bentuk kegiatan yang memfasilitasi LGBT,” ujar Jeffry pada Jumat (2/10/2026).
Jeffry menambahkan, perhatian utama pemerintah tertuju pada perlindungan anak-anak agar tidak mendapat tontonan negatif yang belum sesuai dengan usia mereka.
Oleh karena itu kata Jeffry, para orang tua dan panitia diminta lebih selektif memilih hiburan, terutama pada acara anak-anak dan keluarga.
Bagi talent dari komunitas LGBT lanjut Jeffry, Pemkot mengimbau agar tetap memperhatikan penampilan dan tidak mengenakan pakaian yang bertentangan dengan kepatutan.
Pemkot juga mengingatkan pengelola gedung agar tidak sekadar melihat acara sebagai urusan bisnis, tetapi turut menjaga ketertiban lingkungan sekitar.
Sebagai langkah tindak lanjut, penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Kesbangpol Kota Gorontalo setelah acara selesai.
Rekomendasi dari Kesbangpol ini menjadi salah satu syarat penerbitan izin keramaian dari Kepolisian. Pemkot Gorontalo juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan seluruh penyelenggara mematuhi ketentuan tersebut.
” Untuk kegiatan yang digelar masyarakat, Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kami akan menyampaikan agar penyelenggara memperhatikan penggunaan talent dalam kegiatan, termasuk tidak menghadirkan pertunjukan LGBT yang menampilkan pakaian atau penampilan yang dianggap tidak sesuai dengan kepatutan,” pungkasnya.
