POOTA.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Riset Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hasil penyidikan skandal margin keuntungan impor beras pada 3 Juli 2024. Perhitungannya menunjukkan angka tuduhan korupsi lebih tinggi. Lebih dari itu. Jumlahnya lebih dari 2,7 triliun rupiah.
Harry pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti temuan pihak terkait yang dianggap paling bertanggung jawab atas masalah tersebut.
Sebagai tanggapan, Rey Santoso, anggota Komite Ketiga Republik Demokratik Kongo (DRC), mengatakan jika laporan itu benar, aparat penegak hukum harus bertindak cepat.
Turut diharapkan untuk disertakan dalam laporan tersebut adalah Ketua Papanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthy.
“Saya berharap KPK mampu membuka kotak Pandora dan mengungkap permasalahan peningkatan impor beras,” kata Santoso kepada awak media. Seperti diberitakan, Minggu (21 Juli 2024), “Apakah karena impor beras meningkat?”
Santoso menekankan, tindakan cepat dari aparat penegak hukum diperlukan untuk menghindari penderitaan lebih lanjut bagi masyarakat. Tentu saja, pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Sebab, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan kepentingan pribadi dan berdampak pada kehidupan bermasyarakat.
Santoso menegaskan, “Perbuatan nekat oknum-oknum yang menimbulkan musibah bagi masyarakat harus ditindak seberat-beratnya, yang tidak hanya mengurangi jatah pangan namun juga memberikan dampak sosial yang lebih besar.”
Menurut Santoso, dampak sosial dari permasalahan tersebut adalah meningkatnya produk pangan lainnya. Sebab, ketika harga beras naik, harga-harga lain pun ikut naik sehingga masyarakat semakin sulit membelinya.
Santoso menegaskan, “Kenaikan harga beras berdampak pada kenaikan harga produk lainnya sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.”
