Poota.id, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan kantor Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) yang berlokasi di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam rapat koordinasi strategis bersama Bupati Gorontalo Utara dan Kepala Kantor Zona Maritim Tengah BAKAMLA RI di Manado pada Kamis (29/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas secara khusus rencana pengadaan dan pembebasan lahan guna menunjang operasional penegakan hukum serta keamanan di wilayah perairan utara Indonesia.
Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Gubernur Gorontalo menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo untuk melakukan langkah cepat di lapangan. Tim teknis diterjunkan pada Jumat (30/10/2026) untuk mengidentifikasi kondisi geografis, aksesibilitas, hingga status kepemilikan lahan.
“Pak Gubernur sangat menyambut baik dan mendukung penuh rencana pembangunan kantor Bakamla RI di Gorontalo Utara. Kehadiran fasilitas pertahanan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan laut serta stabilitas keamanan perairan kita di perbatasan,” kata Kepala Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Aries N. Aridianto.
Berdasarkan data teknis hasil identifikasi Dinas PUPR-PKP, fasilitas pertahanan negara tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 50.000 meter persegi (± 5 hektar). Saat ini, status kepemilikan tanah di kawasan Desa Oluhuta tersebut tercatat sebagai milik perorangan.
Dari sisi infrastruktur pendukung, lokasi telah terhubung dengan akses jalan berpaving/Lapen/AC-WC yang dilengkapi pengerasan jalan sepanjang 300 meter. Adapun total panjang ruas jalan kabupaten menuju lokasi mencapai 2.445,98 meter, dengan sekitar 639,9 meter di antaranya berupa jalan desa yang memerlukan peningkatan kualitas.
Secara geografis, calon lokasi kantor Bakamla RI ini berdekatan dengan Pantai Minanga di sisi timur. Kawasan sekitarnya juga dikelilingi zona mangrove yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk aktivitas perikanan tangkap.
Guna menyukseskan proyek ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen untuk mengawal seluruh tahapan pengadaan tanah dan berkoordinasi secara intensif dengan para pemilik lahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pembebasan hingga pembangunan berjalan transparan, lancar, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kehadiran Kantor Bakamla RI di Kecamatan Atinggola diharapkan mampu mengoptimalkan sinergi penjagaan wilayah maritim Gorontalo demi memperkuat keamanan laut dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
