banner 728x250
News  

BPK Soroti Pekerjaan Tanpa Kontrak di Auditorium Polres Bone Bolango, Pemilik CV Inisial T Disorot

Poota.id, Bone Bolango – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait proyek Pembangunan Auditorium Polres Bone Bolango (Lanjutan) memicu sorotan terhadap CV Vns serta dugaan keterkaitan kontraktor berinisial “T” dalam operasional perusahaan tersebut.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat pengerjaan fisik penggantian atap tanpa kontrak senilai Rp101.884.525,96. Pembayaran atas pekerjaan tersebut diakomodasi melalui paket pekerjaan lanjutan tahun anggaran 2025 senilai Rp149.330.000,00.

Berdasarkan dokumen BPK, CV Vns ditetapkan sebagai penyedia paket lanjutan tahun 2025 melalui Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 3.7/PPBJ.KONSTRUKSI/PUPRPR-BB/VII/2025 tertanggal 14 Juli 2025. Namun, pemeriksaan fisik dan dokumen menunjukkan CV Vns telah ditunjuk langsung oleh Polres Bone Bolango pada 2023 untuk mengerjakan atap auditorium tanpa kontrak resmi, beriringan dengan proyek tahap I yang dikerjakan CV AP.

Baca Juga :  Wakil Bupati Boalemo Tinjau Langsung Lahan Penerima Bantuan Bibit Durian di Botumoito

Untuk melunasi pekerjaan 2023 itu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPRPR) Kabupaten Bone Bolango mengusulkan paket lanjutan pada tahun anggaran 2025 dan kembali menetapkan CV Vns sebagai penyedia.

Di tengah mencuatnya temuan tersebut, informasi yang berkembang di kalangan pemerhati kebijakan publik dan pelaku jasa konstruksi setempat menyebut kontraktor berinisial “T” diduga sebagai pemilik sekaligus pengendali operasional CV Vns. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai alur penunjukan tanpa kontrak pada 2023 hingga penetapan perusahaan yang sama pada pengadaan langsung 2025.

BPK menilai pekerjaan yang mendahului kontrak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sejumlah elemen masyarakat di Gorontalo pun mendorong aparat pengawas internal pemerintah serta aparat penegak hukum, termasuk Polda Gorontalo dan Kejaksaan, untuk mengusut proses perencanaan, penunjukan, hingga pencairan anggaran proyek.

Baca Juga :  Rusli Habibie Bungkam, Kuasa Hukum Jeffry Rumampuk Siapkan Langkah Hukum

Hingga berita ini terbit, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Dinas PUPRPR, Polres Bone Bolango, manajemen CV Vns, maupun pihak berinisial “T” belum memberikan tanggapan resmi atas temuan BPK dan dugaan kepemilikan perusahaan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *