Poota.id, Bone Bolango – Aliansi Front Pemberantas Korupsi (FPK) kembali menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone Bolango. Fakta terbaru yang diungkap aktivis FPK, Fahrul Wahidji, menunjukkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 terkait kelebihan bayar gaji pegawai di sejumlah dinas dan instansi.
Total nilai kelebihan bayar mencapai Rp184.594.700,00, dengan rincian:
- Rp90 juta lebih kelebihan bayar atas belanja pegawai yang terjerat kasus Tipikor di beberapa dinas.
- Rp14 juta lebih gaji PNS yang tidak pernah masuk kerja secara terus menerus.
- Rp43 juta lebih tunjangan gaji pegawai.
- Rp24 juta lebih tunjangan pegawai yang sedang cuti.
- Rp13 juta lebih tunjangan pegawai yang sedang menjalani demosi.
Menurut Fahrul, kasus ini mencerminkan kelalaian administrasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Keuangan Bone Bolango. Ia menilai koordinasi antarinstansi tidak berjalan baik sehingga temuan BPK ini muncul ke publik.
“Pernyataan Kadis BKPSDM yang menyebut kasus ini sudah ditindaklanjuti harus diuji. Kita akan tanyakan ke inspektorat apakah sudah selesai atau tidak. Sebab ada ketentuan 60 hari pengembalian ke kas daerah, setelah itu aparat penegak hukum (APH) yang akan menelusuri apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak,” tegas Fahrul.
Aliansi Front Pemberantas Korupsi menegaskan tidak akan tinggal diam. Fahrul menekankan bahwa mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tidak otomatis menghapus dugaan pelanggaran hukum.
“TGR tidak menjamin semua yang terlibat lepas dari hukum. Justru patut diduga ada indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. Kami akan terus mempresur dan mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkasnya.
