Poota.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2024). Pertemuan ini digelar di tengah situasi demonstrasi yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Dalam jajaran ketua umum partai politik yang hadir, tampak Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Selain tokoh partai, hadir pula pimpinan lembaga negara, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Pertemuan lintas partai dan lembaga ini menjadi sinyal kuat bahwa demokrasi Indonesia tetap berjalan dalam koridor musyawarah, meskipun dinamika politik di lapangan masih cukup panas akibat gelombang aspirasi rakyat.
Dalam keterangan pers usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan.
“ Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan sejumlah kebijakan DPR, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Bahkan, sejumlah anggota DPR dicabut keanggotaannya oleh partai masing-masing,” ungkap Presiden.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk koreksi politik agar parlemen lebih peka terhadap kritik publik dan tidak kehilangan kepercayaan rakyat.
Prabowo kembali menekankan pentingnya menjaga ketenangan di tengah dinamika demokrasi. Ia menegaskan pemerintah menghormati aspirasi murni masyarakat yang disampaikan secara damai, sesuai dengan prinsip demokrasi dan instrumen hukum internasional.
“Para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Aspirasi bisa disampaikan dengan damai,” tegasnya.
Prabowo juga meminta DPR membuka ruang dialog langsung dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil agar jalur komunikasi politik tetap terjaga.
Di tengah situasi demonstrasi yang rawan dimanfaatkan pihak tertentu, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya persatuan nasional.
“Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan,” ujarnya.
Prabowo juga menekankan kembali nilai gotong royong sebagai warisan bangsa yang harus menjadi fondasi demokrasi.
“Semangat kita adalah gotong royong. Mari menjaga lingkungan, keluarga, dan tanah air dengan persatuan,” pungkasnya.
