Poota.id, Gorontalo – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Merah Maron Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (22/10/2026).
Aksi yang mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sempat memanas dan diwarnai ketegangan dengan aparat.
Massa yang datang dari berbagai fakultas membawa sejumlah tuntutan nasional hingga daerah. Jendral Lapangan Aksi, Rizki H. Datuage, dalam orasinya menilai pemerintah pusat terlalu fokus pada program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan, namun mengabaikan kebutuhan mendasar rakyat.
Selain kebijakan nasional, mahasiswa menyoroti dua persoalan krusial di daerah:
Kelangkaan Pertalite: Massa mendesak transparansi terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Gorontalo yang terus berulang. Mereka menduga ada praktik penimbunan dan keterlibatan oknum dalam rantai distribusi.
Konflik Pertambangan Ilegal: Rizki menyoroti kerusakan lingkungan parah di Kabupaten Pohuwato akibat tambang ilegal yang tidak hanya merusak sumber air bersih warga, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa hingga menimbulkan korban tewas tanpa kejelasan penegakan hukum.
Situasi di lokasi aksi memanas ketika massa yang berhasil masuk ke pelataran Kantor DPRD Provinsi Gorontalo kecewa mendapati tidak ada satu pun perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang hadir menemui mereka. Padahal, menurut mahasiswa, kejadian serupa juga terjadi pada aksi jilid pertama.
“Pemimpin Gorontalo terlalu takut dengan mahasiswa. Kami datang membawa gagasan dan aspirasi, bukan senjata,” tegas Rizki di hadapan massa aksi.
Upaya mahasiswa untuk menggelar sidang rakyat di dalam gedung DPRD tidak diizinkan oleh aparat kepolisian yang berjaga ketat. Ketegangan pun tak terhindarkan dan berujung pada bentrokan fisik antara massa mahasiswa dan aparat penegak hukum.
Aliansi Mahasiswa Merah Maron UNG mendesak pemerintah daerah agar membuka ruang dialog yang transparan serta mengevaluasi cara penanganan demonstrasi agar tidak terus berulang menjadi ketegangan di lapangan.
