Poota.id, Bone Bolango – Proyek strategis nasional Waduk Bulango Ulu kembali menuai sorotan tajam. Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) menilai pemerintah gagal menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang sudah berlarut lebih dari satu tahun, Senin (22/9/2025).
Dalam aksi unjuk rasa di depan DPRD dan Kantor Bupati Bone Bolango, Ketua FPKG Fahrul Wahidji menyampaikan kekecewaannya atas lambannya proses penyelesaian. Ia menegaskan, pemerintah daerah maupun pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Wilayah Sungai (BWS), dan pihak pengadilan belum menunjukkan komitmen penuh dalam menuntaskan hak-hak warga terdampak.
“Satu tahun lebih kami kawal pembebasan lahan Waduk Bulango Ulu, baik yang dibayar langsung di BPN, dititipkan lewat gugatan di pengadilan, maupun melalui konsesi transmigrasi. Tapi hingga hari ini, belum ada yang tuntas seratus persen,” ujar Fahrul lantang.
Menurut Fahrul, pemerintah seolah hanya memindahkan persoalan dari satu meja ke meja lain tanpa ada solusi nyata. Dampaknya, masyarakat yang lahannya terdampak proyek waduk harus menanggung beban luar biasa.
“Kasihan masyarakat yang hari ini dipingpong dan habis tenaganya. Mereka hanya menuntut hak yang dijanjikan negara,” tambahnya.
Dalam orasi penuh emosi, Fahrul juga mengungkap bahwa perjuangan panjang ini bahkan sudah menguras kantong pribadinya.
“Lebih dari satu tahun saya tidak menggunakan sepeserpun uang rakyat. Semua perjuangan ini saya biayai dengan uang pribadi. Kalau ditotal, sudah banyak sekali yang keluar. Tapi bagi saya, yang penting hak masyarakat bisa dipenuhi,” ungkapnya.
FPKG menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sebelum pemerintah benar-benar menyelesaikan permasalahan ini.
“Perjuangan ini akan saya kawal sampai tuntas, kecuali nyawa saya dicabut,” tegas Fahrul.
FPKG mendesak Pemda Bone Bolango dan seluruh pihak terkait untuk segera menuntaskan masalah pembebasan lahan Waduk Bulango Ulu. Mereka menilai, kegagalan pemerintah dalam memberikan kepastian hanya akan semakin memperburuk citra pembangunan dan menambah penderitaan masyarakat yang terdampak.
FPKG juga mengingatkan bahwa proyek infrastruktur sebesar Waduk Bulango Ulu tidak boleh berjalan dengan mengorbankan rakyat. Keadilan sosial harus menjadi fondasi pembangunan.
