Poota.id, Bone Bolango – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) kembali mendesak DPRD Bone Bolango agar tidak lagi berdiam diri menghadapi persoalan yang kian menumpuk. Lewat aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, FPKG menilai lembaga wakil rakyat tersebut lamban merespons isu-isu besar yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Koordinator aksi, Fahrul Wahidji, bahkan menyebut DPRD Bone Bolango terkesan menutup mata terhadap berbagai temuan dan masalah hukum yang sudah jelas di depan mata.
Dalam orasinya, Fahrul menegaskan empat hal yang harus segera ditindaklanjuti DPRD:
- Saham Bank BSG Bermasalah
DPRD didesak membentuk Pansus untuk mengusut penarikan saham Bank SulutGo (BSG) Gorontalo yang disebut bermasalah dalam temuan LHP BPK 2023. “Kalau DPRD diam, sama saja ikut membiarkan dugaan pelanggaran ini,” kata Fahrul.
- Lahan Waduk Bulango Ulu
Kasus pembayaran lahan yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun warga terus dipingpong antara BPN dan Pengadilan Negeri. “Rakyat jadi korban, DPRD seakan hanya jadi penonton,” ketusnya.
- Temuan BPK di Dinas BKS DM
FPKG menilai DPRD terlalu lunak menyikapi temuan BPK 2023 di Dinas BKS DM Bone Bolango. Padahal, seharusnya segera dibentuk Pansus dan dilakukan audit terhadap kepala dinas.
- Solusi Konkret untuk Pinogu
FPKG juga menuntut DPRD menyetujui pengadaan helikopter darurat serta pembangunan Rumah Sakit Pinogu. “Bukan janji kosong, tapi program nyata yang masuk dalam RPJMD,” tegas Fahrul.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Anggota DPRD Bone Bolango Komisi II, Faisal Mohi, yang didampingi oleh Yakob Tangahu dan Abdurrahman Ngabito.
