Oleh: Mohammad Syarief Evansyah
Opini, Poota.id – Aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Boalemo kembali menjadi sorotan. Sayangnya, isu ini bukan lagi sekadar soal lingkungan, tapi sudah menjurus pada soal integritas, supremasi hukum, bahkan arogansi pelaku yang merasa kebal terhadap aturan.
Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh tindakan lancang salah satu pelaku tambang emas ilegal (PETI) dari Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, yang berani membentak Kapolres Boalemo di Mapolres Boalemo, sesaat setelah aparat melakukan penyitaan terhadap alat berat yang digunakan dalam kegiatan ilegal tersebut. Peristiwa ini menyulut kemarahan masyarakat, terlebih saat tersiar kabar bahwa pelaku memiliki dukungan dari oknum petinggi Polda Gorontalo.
Jika kabar ini benar, maka tragedi moral sedang terjadi di balik seragam aparat. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum merasa terintimidasi oleh pelaku kejahatan hanya karena adanya dukungan dari “atas”? Siapa sebenarnya yang berkuasa atas hukum di negeri ini, peraturan atau relasi?
Apa yang terjadi adalah potret kecil dari realitas besar yang menyakitkan bahwa tambang ilegal di Boalemo bukan hanya merusak hutan dan sungai, tapi juga merusak sendi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketika pelaku merasa bisa membentak aparat, bahkan di markas besar kepolisian sendiri, itu adalah tanda bahwa hukum tengah dilecehkan dari dalam.
Namun, di tengah ancaman dan tekanan, Kapolres Boalemo dan jajaran menunjukkan keberanian yang patut diapresiasi. Dalam beberapa waktu terakhir, mereka telah mengambil langkah tegas untuk memberantas aktivitas PETI di sejumlah titik rawan.
Penertiban lokasi tambang, penyitaan alat, dan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Langkah ini tentu tidak mudah, terutama ketika ada tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
Sebagai masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan supremasi hukum, kami menyampaikan dukungan penuh kepada Kapolres Boalemo. Keberanian beliau adalah harapan yang tersisa di tengah sistem yang sering kali tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti di Boalemo. Sudah waktunya Polda Gorontalo bersikap transparan dan menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknumnya dalam melindungi tambang ilegal. Institusi kepolisian harus dibersihkan dari para “pemain belakang layar” yang mencoreng wibawa seragam dan menggadaikan keadilan demi keuntungan pribadi.
Boalemo tidak boleh terus-menerus menjadi ladang eksploitasi. Tambang ilegal hanya menguntungkan segelintir orang, tapi meninggalkan kerusakan jangka panjang bagi masyarakat. Lingkungan rusak, air tercemar, konflik horizontal meningkat, dan hukum kehilangan wibawanya.
Jika pembiaran terus terjadi, bukan hanya hutan dan sungai yang hancur, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara. (*)
