Poota.id, Boalemo – Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Inspektorat Daerah bekerja sama dengan BPKPD menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Putra Tunggal ini berlangsung pada Rabu – Kamis (8–9 April 2026).
Dibuka secara langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah, Sherman Moridu, bimtek kali ini diikuti oleh para asesor dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta kecamatan se-Kabupaten Boalemo.
Turut hadir dalam kegiatan ini para staf ahli bupati, asisten Setda, Sekretaris DPRD, para kepala badan, dinas, bagian, serta camat se-Kabupaten Boalemo.
Dalam sambutannya, Sherman Moridu menegaskan pentingnya SPIP sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Penguatan SPIP bukan hanya tugas APIP, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Melalui bimtek ini, kami ingin memastikan setiap OPD mampu melakukan penilaian mandiri secara objektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan ini pula menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Gorontalo yang memiliki pengalaman dalam penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah. Materi yang diberikan meliputi gambaran umum SPIP terintegrasi hingga praktik langsung penilaian mandiri terhadap penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Boalemo, Toska Syafrin Moeda, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2026.
“Bimtek ini telah direncanakan sejak awal tahun sebagai upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan seluruh OPD, Kepala BPKPD Boalemo, serta Bank SulutGo Cabang Boalemo.
Pemerintah Kabupaten Boalemo optimistis melalui kegiatan ini indeks maturitas SPIP daerah akan terus meningkat. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung perolehan opini yang lebih baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus mempercepat reformasi birokrasi di daerah. (*)
