Poota.id, Gorontalo – Pimpinan Front Pemberantas Korupsi (FPK) Gorontalo, Fahrul Wahidji, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kapolres Bone Bolango dan Kepala Satuan Intelkam (Kasat Intel) Polres Bone Bolango. Kritik ini muncul menyusul adanya potensi benturan antara dua kelompok massa yang berencana menggelar aksi demonstrasi dengan kepentingan yang berbeda namun sama-sama menyuarakan isu sensitif di Bone Bolango.
Fahrul Wahidji menyoroti dugaan kelalaian dan kurangnya kesigapan dari dua pimpinan utama keamanan di tingkat kabupaten tersebut dalam mengantisipasi dan memitigasi potensi konflik yang dapat mengancam stabilitas daerah. Menurutnya, potensi bentrokan ini mengindikasikan kelemahan deteksi dini dan manajemen keamanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama Satuan Intelkam dan Kapolres.
“Kami mempertanyakan kemana Kapolres dan Kasat Intel Polres Bone Bolango saat isu potensi konflik ini mencuat? Ini adalah masalah serius terkait stabilitas daerah. Kegagalan dalam mengantisipasi potensi benturan dua kubu yang menyuarakan masalah KKN dan bagi-bagi jabatan adalah cerminan dari kurangnya sensitivitas intelijen dan kesiapsiagaan operasional,” tegas Fahrul Wahidji.
Dua aksi yang dimaksud berpotensi bertabrakan lantaran sama-sama menyuarakan isu terkait Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) serta masalah bagi-bagi jabatan yang diduga terjadi di Bone Bolango. Pertemuan dua kelompok yang berbeda kepentingan dalam satu ruang demonstrasi, apalagi dengan isu yang memicu emosi publik, sangat berpotensi memicu kericuhan.
Untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan adanya pertanggungjawaban atas kondisi stabilitas ini, Fahrul Wahidji secara lugas meminta Kapolda Gorontalo untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolres dan Kepala Satuan Intelkam Polres Bone Bolango.
“Kapolda Gorontalo harus segera mengambil langkah tegas. Evaluasi dan pencopotan pejabat yang dinilai gagal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen Polri dalam menjamin stabilitas. Kami tidak ingin Bone Bolango menjadi arena konflik karena kelalaian aparat,” tutup Fahrul.
Desakan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi Polda Gorontalo agar segera turun tangan dan memastikan keamanan serta ketertiban di Bone Bolango tetap terjaga, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial politik yang semakin memanas.
