Poota.id, Gorontalo — Kurang lebih 30 massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Gorontalo kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Gorontalo, Kamis (13/11/2025). Aksi yang dipimpin Kevin Lapendos ini membawa sejumlah tuntutan terkait dugaan maraknya peredaran minuman keras ilegal, aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI), praktik gratifikasi, hingga lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Kevin menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tekanan moral agar aparat hukum bertindak tegas terhadap berbagai persoalan yang menurut aliansi sudah lama meresahkan masyarakat.
“Kami datang bukan hanya berteriak. Kami membawa bukti. Kami mendesak ketegasan aparat dan pemerintah,” ujar Kevin dalam orasinya.
Dalam orasinya, Kevin membeberkan dugaan kuat adanya praktik penjualan miras di Sky Billiard Gorontalo pada 9 November 2025. Aliansi mengklaim telah mengantongi foto, rekaman, dan keterangan lapangan yang memperkuat temuan tersebut.
“Dua hari lagi, semua bukti ini akan kami serahkan resmi ke Wali Kota Gorontalo,” tegasnya.
Aliansi juga menuntut Kesbangpol Kota Gorontalo untuk mencabut izin rekomendasi tempat tersebut sebagai bentuk evaluasi atas dugaan pelanggaran.
Selain itu, Isu tambang ilegal menjadi salah satu fokus utama aksi. Aliansi menyebut ada 11 nama yang diduga aktor besar PETI di Kabupaten Pohuwato, namun hingga kini belum tersentuh penegakan hukum.
Nama-nama tersebut antara lain:
Hj. Suci, Nur Kadji, Saiful Bahri, Daeng Baba, Muku Mardain, Aco Raman, Adit Mardain, Ramli Mapo, Pampam, Ferdi Mardain, dan Purnawirawan Arsyad.
“Kami menantang Kapolda dan Dirkrimsus! Jangan hanya sentuh operator kecil. Aktor besar PETI harus diperiksa,” seru Kevin.
Aliansi juga menyoroti adanya dugaan pembiaran struktural yang membuat PETI seolah berjalan terbuka namun tanpa penindakan nyata.
Pada Aksi itu juga, aliansi menyinggung insiden jatuhnya korban jiwa di lokasi tambang Bulangita, yang dikaitkan dengan salah satu nama dalam jaringan PETI.
“Ada keluarga berduka. Kenapa belum ada langkah hukum tegas? Jangan tutup mata!” ujar Kevin.
Aliansi menilai kasus ini menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap tambang ilegal di Gorontalo.
Dugaan Gratifikasi Oknum Polda: Desakan “Bersih-Bersih Internal”
Massa juga menyoroti dugaan gratifikasi yang menyeret oknum anggota Polda Gorontalo berinisial R.E. dengan Marten Basaur, yang disebut terlibat PETI di Boalemo.
“Jika benar ada gratifikasi, maka Polda wajib bersih-bersih internal. Jangan ada tebang pilih!” kata Kevin.
Ia menegaskan bahwa kritik ini bukan serangan terhadap institusi, melainkan dorongan agar Polda tetap dipercaya publik.
Kevin menyampaikan bahwa mereka tidak menolak ajakan audiensi dari Polda, namun menolak mekanisme tertutup yang dinilai tidak transparan.
“Kami ingin pernyataan resmi, terbuka, hitam di atas putih. Publik berhak tahu arah penanganannya.”
Menurutnya, keterlibatan publik adalah kunci untuk memastikan penegakan hukum berjalan bersih dan objektif.
Kevin menegaskan bahwa gerakan ini bukan aksi satu kali, melainkan komitmen jangka panjang.
“Jangan anggap kami datang sekali lalu diam. Jika tidak ditindaklanjuti, aksi berikutnya pasti lebih besar.”
Aksi ditutup dengan pembacaan tuntutan resmi, mendesak Polda Gorontalo membuka penyelidikan secara menyeluruh dan menegakkan hukum tanpa pengecualian.
