Poota.id, Tajuk – BBM subsidi adalah hak rakyat kecil. Nelayan yang harus berangkat melaut dengan modal pas-pasan, dan petani yang bergantung pada mesin pertanian, seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Namun apa yang terjadi di Kabupaten Boalemo justru sebaliknya: subsidi yang mestinya untuk rakyat miskin berubah menjadi bisnis kotor berkedok rekomendasi.
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) serta Dinas Pertanian di Kabupaten Boalemo bukan lagi dokumen mulia yang menjamin akses BBM murah, melainkan surat sakti yang diperjualbelikan. Bahkan, dari informasi lapangan, satu orang bisa mengantongi dua hingga tiga rekomendasi. Apa artinya? Kuota subsidi bocor, sementara rakyat kecil terabaikan.
Lebih miris lagi, isu yang berkembang menyebut adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) dan sebagian pejabat pemerintah daerah. Jika benar, ini bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, tetapi konspirasi terstruktur untuk merampas hak rakyat miskin. Bagaimana mungkin aparat yang seharusnya mengawal justru ikut bermain?
Mengapa Bisnis BBM Subsidi Berkembang? Jawabannya sederhana, lemahnya pengawasan dari pihak kepr dan minimnya transparansi dari pemerintah daerah.
Sistem rekomendasi yang dibuat untuk melindungi rakyat kecil ternyata penuh celah. Tanpa kontrol ketat, surat rekomendasi bisa menjadi tiket bisnis yang menggiurkan. Di sinilah lahir “mafia rekomendasi” yang menghisap subsidi negara untuk keuntungan pribadi.
Akibat praktik ini, nelayan harus rela mengurangi jadwal melaut karena tak mampu membeli BBM nonsubsidi. Petani pun sulit mengoperasikan alat pertanian karena biaya produksi membengkak. Sementara itu, para oknum dengan mudah menikmati keuntungan dari BBM bersubsidi yang seharusnya tidak pernah jatuh ke tangan mereka.
Pertanyaannya, apa peran pemerintah daerah dalam memastikan keadilan subsidi?
Jika dinas terkait tidak mampu menertibkan rekomendasi, maka jelas mereka gagal menjalankan tugas pokok: melindungi rakyat kecil. Begitu pula aparat penegak hukum yang diam seribu bahasa. Diamnya mereka hanya menambah kecurigaan bahwa ada permainan di balik meja.
Praktik ini harus dihentikan. Transparansi dalam penerbitan rekomendasi BBM subsidi wajib ditegakkan. Masyarakat berhak tahu siapa saja penerimanya, dan aparat hukum harus menindak tegas oknum yang bermain. Tanpa itu, subsidi akan terus menjadi bancakan, dan rakyat miskin akan semakin termarjinalkan.
BBM subsidi bukan untuk bisnis, apalagi untuk memperkaya segelintir oknum. Jika praktik bisnis BBM subsidi berkedok rekomendasi ini terus dibiarkan, maka Boalemo sedang memelihara bom waktu sosial: kemarahan rakyat yang merasa haknya dirampas.
Penulis: Tim Redaksi Poota
