Poota.id, Boalemo – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boalemo, Harijanto Mamangkey Walk Out dari agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, pada Senin (2/11/2026) malam.
Aksi walk out tersebut dilakukan bentuk protes karena ketidaklengkapan dokumen esensial anggaran yang tidak kunjung diserahkan oleh pihak eksekutif ke masing-masing anggota DPRD.
Anggota legislatif (Aleg) yang akrab disapa Ko Hari ini meninggalkan ruang sidang karena menilai pemerintah daerah dan pimpinan dewan mengabaikan kesepakatan resmi yang telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Boalemo pada siang harinya.
Dalam forum Banmus tersebut kata Ko Hari, disepakati bahwa dokumen-dokumen pendukung Ranperda APBD 2027 wajib diserahkan kepada seluruh legislator sebelum sidang paripurna dimulai. Namun, hingga paripurna digelar pada malam hari, dokumen yang dijanjikan tak kunjung diterima para anggota dewan.
Adapun dokumen krusial yang dipersoalkan meliputi hasil harmonisasi Ranperda APBD 2027 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga (SSH), serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Harijanto menilai, ketiadaan dokumen-dokumen tersebut merupakan persoalan serius yang mencederai fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan DPRD. Menurutnya, berkas-berkas itu merupakan instrumen vital untuk mengkaji alokasi anggaran secara mendalam, bukan sekadar pelengkap administrasi.
“Bagaimana mungkin anggota DPRD bisa mengikuti proses pembahasan secara optimal, sementara instrumen penting untuk meneliti setiap rupiah uang rakyat justru tidak tersedia di meja sidang?” tegas Harijanto.
Ia menegaskan, pembahasan APBD tidak boleh sekadar berorientasi pada pemenuhan agenda formalitas. Kelengkapan dan transparansi dokumen merupakan syarat mutlak agar kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Boalemo.
Dirinya juga berharap pimpinan DPRD dan pihak eksekutif dapat mengevaluasi diri serta memperbaiki prosedur pembahasan anggaran ke depannya. Baginya, menjaga kualitas substansi dan akuntabilitas APBD jauh lebih penting daripada sekadar mengejar ketepatan jadwal agenda paripurna.
