Poota.id, Bone Bolango — Tokoh aktivis Gorontalo Fahrul Wahidji mendesak Kepala Kepolisian Resor (Polres) Bone Bolango untuk segera mengambil peran aktif dan tegas dalam meredam gejolak stabilitas politik dan sosial di Kabupaten Bone Bolango.
Desakan ini disampaikan Fahrul menyikapi dinamika politik yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya terkait hubungan antara kubu Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango yang dinilai mulai mengganggu kondusivitas daerah.
Fahrul Wahidji secara tegas meminta Kapolres Bone Bolango, AKBP Supriantoro, S.H., S.I.K., untuk turun gunung dan memimpin langsung upaya pendamaian serta menjaga stabilitas daerah.
“Kami meminta Bapak Kapolres Bone Bolango, AKBP Supriantoro, untuk tidak ragu memimpin upaya damai melalui peran Kamtibmas. Stabilitas daerah adalah harga mati. Kepolisian memiliki peran vital sebagai penengah dan penjaga ketertiban agar konflik politik di tingkat elit tidak berimbas pada perpecahan di masyarakat,” ujar Fahrul Wahidji dalam keterangan persnya.
Fahrul juga menyoroti adanya dugaan pengerahan atau mobilisasi massa yang bersifat provokatif. Ia menegaskan agar Kapolres segera mengambil tindakan preventif dan represif terhadap setiap upaya yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Kami mendesak Kapolres Bone Bolango untuk menghentikan segala bentuk mobilisasi massa provokatif yang mengguncang stabilitas daerah, baik yang mengatasnamakan kubu Bupati maupun kubu Wakil Bupati. Aparat harus netral dan tegas demi kepentingan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fahrul menekankan pentingnya jaminan keamanan dan netralitas aparat agar setiap perbedaan pandangan atau konflik elit dapat diselesaikan melalui koridor hukum dan etika, bukan melalui tekanan massa atau aksi-aksi anarkis.
Fahrul Wahidji juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh tumpul di tengah konflik kekuasaan. Ia mendesak agar seluruh proses hukum yang sedang berjalan atau muncul akibat dinamika politik di Bone Bolango dilaksanakan secara transparan, adil, dan tanpa pandang bulu.
“Jika ada indikasi pelanggaran hukum oleh pihak mana pun, maka penegakan hukum harus berjalan profesional. Jangan sampai polemik politik ini dimanfaatkan untuk mengintervensi atau menghambat proses hukum yang berlaku. Kepastian hukum adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.
Fahrul Wahidji berharap Kapolres Bone Bolango dapat merespons desakan ini dengan cepat dan mengambil langkah konkret untuk memastikan Bone Bolango tetap kondusif serta fokus pada pembangunan daerah.
