Poota.id, Bone Bolango – Bayangkan di usia 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada warga yang harus mengantarkan jenazah keluarganya dengan menggunakan ojek melewati jalan hutan yang rusak parah. Itulah kenyataan pahit yang hingga kini masih dialami masyarakat Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.
Deretan nama warga yang jenazahnya diangkut menggunakan motor ojek menjadi catatan pilu yaitu Rahmatia Uge (2017), Natu Limbotu (2019), Fatma Samania (2022), Upin Lopo (2023), Sanaria Mokoagow (2023), Sumiati Puluki (2024), Husain Endesei (2024), dan yang baru-bru ini Ismunandar Samania (2025)
Mereka semua tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga menyisakan luka kolektif bagi masyarakat Pinogu. Sebab, setiap kali kematian terjadi, keluarga tak punya pilihan selain menyewa ojek untuk membawa jenazah melewati jalur ekstrem menuju Pinogu.
Harvey Tangahu, seorang pemuda asal Pinogu sekaligus Bendahara IKA PMII, menyesalkan kondisi memilukan ini.
“Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tapi masyarakat Pinogu masih terisolir. Bayangkan, jenazah pun harus diangkut dengan motor melewati jalan hutan. Pemerintah Bone Bolango maupun Provinsi Gorontalo seakan menutup mata dengan penderitaan ini,” tegas Harvey.
Menurutnya, persoalan akses jalan yang tak kunjung diperbaiki adalah bukti nyata ketidakadilan pembangunan di Gorontalo. Sementara kabupaten lain berlomba membangun infrastruktur megah, Pinogu masih dibiarkan dalam keterasingan.
Untuk menuju kota, warga Pinogu harus merogoh kocek besar hanya untuk menyewa ojek. Kondisi jalan yang rusak parah, licin, dan membelah hutan belantara membuat transportasi roda empat hampir mustahil masuk.
“Warga sering kali harus berpikir panjang ketika ingin ke kota. Biaya ojek bisa mencapai ratusan ribu, apalagi kalau membawa barang banyak atau dalam keadaan darurat,” jelasnya.
Situasi ini tidak hanya menyulitkan warga dalam mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi, tetapi juga menciptakan penderitaan berlapis setiap kali ada warga yang meninggal dunia.
Ironi yang terus berulang ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo. Publik menilai, seharusnya pembangunan jalan menuju Pinogu menjadi prioritas utama, mengingat ini menyangkut hak dasar warga negara atas akses transportasi layak.
“Kalau untuk proyek besar atau seremoni perayaan, pemerintah selalu siap anggaran. Tapi ketika bicara soal Pinogu, jawabannya selalu terbentur alasan. Padahal ini soal kemanusiaan,” kata Harvey lagi.
Masyarakat Pinogu kini hanya bisa berharap ada keberpihakan nyata dari pemerintah. Mereka tidak menuntut jalan mulus beraspal mewah, tetapi setidaknya akses darat yang layak dilalui kendaraan roda empat sehingga jenazah tidak lagi harus diangkut dengan motor.
Kasus-kasus seperti yang dialami Rahmatia Uge, Natu Limbotu, hingga Ismunandar Samania mestinya cukup menjadi alarm keras. Bahwa pembangunan di Gorontalo tidak boleh lagi timpang, dan Pinogu tak boleh terus menjadi anak tiri dalam peta pembangunan.
