Poota.id, Yogyakarta – Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, S.Sos, M.Si menghadiri rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA), Rabu (3/7/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel New Saphir, Yogyakarta ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, S.STP, MM.
Dalam sambutannya, Anwar menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah. Salah satu fokus utama adalah penguatan koordinasi dalam menekan laju inflasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Para wakil kepala daerah memiliki posisi strategis untuk membantu pengendalian inflasi. Mereka bisa memperkuat pengawasan harga bahan pokok, distribusi barang, dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat,” jelas Anwar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, dinilai telah lebih dulu menjalankan sejumlah kebijakan konkret. Ia aktif turun langsung ke lapangan, mengunjungi pasar-pasar tradisional maupun modern di wilayah Boalemo.
Bersama Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, Lahmuddin telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Tim ini secara rutin membahas isu-isu penting, termasuk antisipasi terhadap lonjakan harga bahan kebutuhan pokok.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Kabupaten Boalemo juga menggelar pasar murah di berbagai kecamatan. Inisiatif ini bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau dan stabil.
Meski menghadapi tantangan efisiensi dan keterbatasan anggaran, Pemkab Boalemo tetap berkomitmen memperkuat program strategis nasional. Salah satunya dengan mendukung visi Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan ketahanan pangan. Program tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan.
Pada Munas I ASWAKADA tersebut, peserta secara aklamasi memilih Wakil Walikota Surabaya, Armuji (Cak Ji) sebagai Ketua Umum ASWAKADA periode 2025–2030. Diharapkan, organisasi ini menjadi wadah sinergi wakil kepala daerah seluruh Indonesia dalam memperkuat pembangunan nasional berbasis daerah. (*)
