Oleh Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute)
Poota.id, Opini – Pasca Rachmat Gobel, Nasdem bukan hanya kehilangan besar seorang tokoh yang menjadi faktor utama membesarnya kekuatan partai, tapi juga telah mengakhiri satu fase dalam politik Gorontalo yang selama beberapa tahun terakhir ditandai oleh menguatnya Rachmat sebagai salah satu pusat kekuasaan politik, berdampingan dan berhadapan dengan sejumlah tokoh lain, terutama Rusli Habibie. Karena itu, perubahan setelah Rachmat tidak cukup dibaca sebagai persoalan pergantian Ketua DPW NasDem dan pergantian antar waktu anggota DPR RI, melainkan sebagai perubahan dalam susunan kekuatan politik Gorontalo.
Perubahan tersebut penting karena politik Gorontalo dalam satu dasawarsa terakhir semakin bertumpu pada pertemuan antara kekuatan partai dan ketokohan personal. Rachmat membawa NasDem dari posisi pinggiran menjadi salah satu kekuatan utama, Rusli mempertahankan pengaruh Golkar melalui jaringan politik yang dibangun dalam waktu panjang, sedangkan Gusnar Ismail kembali memasuki pusat kekuasaan setelah terpilih sebagai gubernur. Ketiganya mempunyai sumber kekuatan berbeda: Rachmat sangat kuat dalam suara personal dan jaringan nasional, Rusli kuat dalam jaringan elite dan struktur Golkar, sementara Gusnar memegang kekuasaan pemerintahan.
Kepergian Rachmat karena itu tidak serta-merta menghasilkan seorang pengganti dengan kekuatan yang sama. Yang lebih mungkin terjadi adalah pembagian kembali berbagai fungsi politik yang sebelumnya terkonsentrasi pada dirinya, disertai perubahan hubungan antara partai, pemerintah, dan elite daerah. Dari sudut itu, politik Gorontalo sedang memasuki fase baru: NasDem harus membuktikan daya hidupnya tanpa Rachmat, Rusli memperoleh ruang politik yang lebih luas, sementara Gusnar menghadapi ujian untuk mengubah kekuasaan pemerintahan menjadi kepemimpinan politik yang lebih kokoh.
Nasib NasDem Pasca Rachmat Gobel
Kebangkitan NasDem di Gorontalo tidak dapat dipisahkan dari Rachmat Gobel. Memang partai ini telah hadir sebelum Rachmat menjadi tokoh utamanya, memiliki struktur organisasi, kader, dan sejumlah tokoh daerah, tetapi perubahan besar terjadi ketika kekuatan personal Rachmat bertemu dengan organisasi NasDem, melemahnya dominasi lama, perpindahan sejumlah elite dari partai lain, dan terbukanya ruang kompetisi baru. NasDem kemudian berubah dari partai pendatang menjadi salah satu kekuatan utama politik Gorontalo.
Hasil Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan perubahan tersebut dengan jelas. Pada Pemilu DPR RI 2019, NasDem memperoleh 169.509 suara dan Rachmat memperoleh 146.067 suara, sedangkan pada 2024 suara NasDem meningkat menjadi 227.553 dan suara pribadi Rachmat mencapai 195.322. Dalam dua pemilu itu, suara Rachmat setara dengan sekitar 86 persen dari keseluruhan suara NasDem untuk DPR RI.
Angka itu sekaligus menunjukkan keberhasilan dan kelemahan NasDem. Keberhasilannya terletak pada kemampuan meningkatkan suara secara sangat besar dan bahkan mengungguli Golkar pada pemilihan DPR RI 2024, tetapi kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa peningkatan tersebut tidak mengurangi ketergantungan pada Rachmat. NasDem menjadi semakin besar, tetapi pusat kekuatan elektoralnya tetap berada pada orang yang sama.
Masalah tersebut sebenarnya telah dapat diperkirakan sebelum Rachmat wafat. Dalam tulisan NasDem Gorontalo: Antara Efek Rachmat Gobel dan Kekuatan Partai (Kambungu.id, 21 Mei 2026) yang membahas perjalanan politik dan pembangunan Rachmat, telah muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan model yang terlalu bertumpu pada visi, jaringan, sumber daya, dan kemampuan seorang tokoh. Pertanyaannya pada waktu itu sederhana tetapi mendasar: apakah berbagai kegiatan, program, dan jaringan akan terus bekerja apabila Rachmat tidak lagi memimpin.
Sekarang pertanyaan tersebut tidak lagi bersifat hipotetis. NasDem mempunyai kesempatan untuk menunjukkan apakah pertumbuhan selama hampir satu dasawarsa telah menghasilkan organisasi yang cukup kuat untuk hidup melampaui pemimpinnya. Dalam konteks itu, ujian pelembagaan politik justru muncul ketika keberlangsungan organisasi tidak lagi bergantung pada kehadiran orang yang membesarkannya.
Namun, NasDem tidak ditinggalkan langsung runtuh. Di DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Gorontalo, NasDem mempunyai 37 kursi, hanya lima kursi di bawah Golkar yang memiliki 42 kursi. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa NasDem telah memiliki jaringan politik lokal yang jauh lebih luas daripada sekadar kekuatan Rachmat pada pemilihan DPR RI.
Kekuatan tersebut juga memiliki keterbatasan. Dari 30 kursi NasDem di DPRD kabupaten/kota, sebanyak 19 kursi atau sekitar 63,3 persen terkonsentrasi di Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango. NasDem dengan demikian mempunyai wilayah basis yang cukup kuat, tetapi distribusi kekuatannya belum sama di seluruh Gorontalo.
Perbedaan antara kekuatan DPR RI dan kekuatan lokal ini harus dibaca secara serius. NasDem pada pemilihan DPR RI sangat dipengaruhi kekuatan pribadi Rachmat, sedangkan NasDem pada DPRD lebih tersebar melalui calon, jaringan lokal, dan tokoh di masing-masing wilayah. Kepergian Rachmat terutama mengguncang model pertama, tetapi dapat merambat ke model kedua apabila partai gagal mempertahankan koordinasi dan kepentingan bersama di antara elite lokalnya.
Karena itu, persoalan NasDem setelah Rachmat bukan terutama siapa yang memiliki nama paling besar untuk menggantikannya. Jabatan Ketua DPW dapat diisi, kursi DPR RI dapat diproses melalui mekanisme pergantian antarwaktu, dan struktur dapat disusun kembali, tetapi jaringan politik tidak dapat dipindahkan melalui keputusan administratif. Hampir 200.000 suara Rachmat pada 2024 merupakan hasil pertemuan antara ketokohan personal, nama keluarga, jaringan ekonomi, hubungan nasional, kerja politik, dan kepercayaan masyarakat.
NasDem justru berisiko melakukan kesalahan apabila berusaha mencari seorang Rachmat Gobel kedua. Tidak mudah menemukan satu orang yang sekaligus mempunyai modal ekonomi, jaringan nasional, posisi sosial, kemampuan komunikasi, dan daya elektoral seperti yang dimiliki Rachmat. Pilihan yang lebih rasional adalah membagi fungsi yang sebelumnya terkonsentrasi pada satu orang kepada beberapa pusat kepemimpinan dalam partai.
Tanda-tanda kesadaran mengenai persoalan tersebut mulai muncul. Pada Agustus 2026, Sekretaris DPW NasDem Gorontalo Ridwan Monoarfa menekankan pentingnya membangun identitas partai dan menyampaikan kembali perhatian terakhir Rachmat mengenai kemandirian pembiayaan organisasi, termasuk pengembangan dana abadi partai. Pergeseran dari ketergantungan kepada tokoh menuju identitas dan kemandirian organisasi akan menjadi penting, tetapi keberhasilannya baru dapat dinilai apabila gagasan tersebut menghasilkan kader, struktur, pembiayaan, dan basis pemilih yang lebih mandiri.
Karena itu, Pemilu 2029 akan menjadi ujian utama bagi NasDem. Jika sebagian besar dari 227.553 suara NasDem pada 2024 dapat dipertahankan tanpa Rachmat, berarti sebagian pengaruh personal tersebut telah berhasil diubah menjadi kekuatan organisasi. Sebaliknya, apabila suara DPR RI turun tajam sedangkan kursi lokal relatif bertahan, akan semakin jelas bahwa selama ini terdapat jarak besar antara kekuatan Rachmat Gobel dan kekuatan NasDem sebagai partai.
Kontestasi Elite Gorontalo
Kepergian Rachmat juga mengubah hubungan antarelite. Selama beberapa tahun terakhir, salah satu pembelahan yang paling mudah dibaca dalam politik Gorontalo adalah kompetisi Rachmat Gobel dan Rusli Habibie, terutama karena NasDem tumbuh sebagai penantang utama Golkar. Kompetisi keduanya bukan hanya persaingan dua calon anggota DPR RI, tetapi perlahan berkembang menjadi persaingan dua pusat jaringan politik.
Rachmat memenangkan pertarungan elektoral tersebut pada Pemilu 2024. Ia memperoleh jumlah suara lebih besar dari Rusli. Akan tetapi, perbedaan itu tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai berakhirnya kekuatan politik Rusli.
Di sinilah pembacaan sebelumnya terhadap Rusli perlu dijernihkan. Kekurangan suara personal dalam satu arena elektoral tidak sama dengan hilangnya keseluruhan kemampuan politik karena kekuasaan elite tidak hanya berasal dari jumlah suara, tetapi juga dari organisasi, pengalaman pemerintahan, hubungan dengan aktor lain, akses nasional, dan kemampuan membangun kesepakatan. Golkar masih mempunyai 42 kursi DPRD se-Gorontalo, lebih banyak daripada NasDem yang memiliki 37 kursi, sehingga struktur yang menjadi salah satu basis kekuatan Rusli tetap bertahan.
Rusli juga adalah elit Gorontalo yang memiliki sejarah ketokohan yang lebih panjang dari siapapun elit di Gorontalo selama ini. Rusli mempunyai pengalaman panjang sebagai bupati, gubernur dua periode, pemimpin Golkar tiga periode, dan sekarang anggota DPR RI. Jaringan semacam itu tidak dibangun dalam satu siklus pemilu dan tidak hilang hanya karena ia kalah dalam jumlah suara pribadi dari Rachmat. Justru setelah Rachmat tidak ada, nilai politik jaringan yang masih dimiliki Rusli berpotensi meningkat.
Hal tersebut bukan berarti kekuatan absolut Rusli tiba-tiba juga bertambah. Yang berubah adalah posisi relatifnya karena salah satu pesaing terbesarnya tidak lagi berada dalam arena, sementara NasDem belum mempunyai figur pengganti dengan daya jangkau sebanding. Dalam politik, perubahan keseimbangan sering terjadi bukan karena seseorang memperoleh sumber daya baru, melainkan karena susunan aktor di sekelilingnya berubah.
Keunggulan Rusli dibandingkan elite lain saat ini terutama terletak pada kelenturan komunikasi antar elit. Ia dapat tetap mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan pemerintahan yang ada Idah Syahidah didalamnya, sekaligus menjaga Golkar agar tidak kehilangan kemandirian politik. Ia juga dapat membuka komunikasi dengan elite Gerindra, PPP serta lintas partai.
Hal tersebut terlihat dari intensitas pertemuan Rusli dengan Adhan sebagai contoh mengenai pola tersebut. Demikian pula dengan Ketua DPW PPP yang juga Bupati Bone Bolango Ismet Mile. Hal yang dapat disimpulkan dari rangkaian pertemuan itu bukan adanya upaya menjatuhkan Gusnar, melainkan terbentuknya ruang komunikasi politik lintas garis koalisi.
Kemampuan tersebut membedakan Rusli dari Gusnar. Sebagai Gubernur Gorontalo, Gusnar mempunyai kewenangan formal jauh lebih besar, akses kepada birokrasi, anggaran, kepala daerah, dan pemerintah pusat, tetapi jabatan tersebut sekaligus membatasi kelenturannya. Setiap tindakan Gusnar akan dibaca melalui kepentingan pemerintahan, koalisi, Demokrat, hubungan dengan wakil gubernur, dan persiapan politik menuju 2029.
Persoalan Gusnar bukan tidak adanya capaian pemerintahan. Sejumlah indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pertanian, dan digitalisasi menunjukkan pemerintahan tetap bekerja, meskipun persoalan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan petani masih memberi catatan serius. Persoalan politiknya terletak pada kesenjangan antara kemampuan pemerintahan menghasilkan sejumlah capaian dan kemampuannya mengubah capaian tersebut menjadi rasa memiliki bersama di antara kekuatan koalisi.
Hubungan dengan Gerindra memperlihatkan masalah itu dengan cukup jelas. Gerindra belum berubah menjadi blok oposisi terhadap Gusnar karena elite nasionalnya tetap membuka komunikasi, sementara sikap fraksi dan struktur daerah juga tidak selalu sama dengan kritik Adhan. Namun, hubungan tersebut telah menjadi lebih berlapis dan tidak lagi mempunyai kesatuan politik sekuat pada awal pembentukan pemerintahan.
Hubungan dengan Golkar bahkan lebih rumit. Idah Syahidah tetap bekerja sebagai wakil gubernur dan pemerintahan Gusnar–Idah belum dapat dikatakan pecah, tetapi sebagian elite Golkar telah mulai mempertanyakan hubungan politik dan manfaat koalisi. Pada Agustus 2026, pembicaraan mengenai evaluasi posisi Golkar menunjukkan bahwa dukungan formal kepada pemerintahan belum tentu identik dengan tingkat kepercayaan politik di antara elite pengusung.
Dalam keadaan seperti ini, Rusli mempunyai posisi yang lebih lentur. Ia berkepentingan Idah berhasil karena Idah adalah Ketua DPD I Golkar dan Idah menjadi bagian penting dari pemerintahan, tetapi ia tidak harus menempatkan seluruh kepentingan Golkar di bawah kebutuhan politik Gusnar. Pola tersebut memungkinkan Rusli menjalankan dua jalur sekaligus: bekerja sama dalam pemerintahan dan menjaga kemandirian dalam kompetisi politik.
Kompetisi menuju Pemilu 2029 akan membuat perbedaan tersebut semakin penting. Demokrat mempunyai kepentingan memperbesar kekuatan dan terdapat proyeksi Erwin Ismail, putra Gusnar Ismail, untuk masuk dalam kompetisi DPR RI, sementara tiga kursi Gorontalo saat ini berada pada NasDem, Golkar, dan Gerindra. Dengan hanya tiga kursi yang tersedia, pertumbuhan satu kekuatan hampir pasti menyentuh basis elektoral kekuatan lain.
Gusnar karena itu menghadapi dilema politik yang lebih rumit. Sebagai gubernur dari sebuah koalisi, ia membutuhkan dukungan dan kepercayaan Golkar serta Gerindra, tetapi sebagai figur penting Demokrat ia berada dalam lingkungan politik yang mempunyai kepentingan membesarkan partai tersebut. Tidak diperlukan pelanggaran aturan apa pun agar keadaan tersebut menimbulkan ketegangan karena partai-partai secara rasional akan menghitung konsekuensi Pemilu 2029 terhadap kursi mereka masing-masing.
Rusli relatif lebih bebas dari dilema semacam itu. Ia dapat mempertahankan kepentingan Golkar, berkomunikasi dengan pemerintahan, menjaga hubungan dengan Adhan yang kritis pada Gusnar dan kekuatan Gerindra, sekaligus membangun kembali jaringan menuju pemilu berikutnya. Karena itu, jika yang dimaksud dengan pengganti Rachmat adalah figur yang mampu mengambil sebagian fungsi sebagai penghubung antarelite, Rusli untuk sementara mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada Gusnar.
Namun, Rusli tidak akan menjadi Rachmat baru. Sumber kekuatan keduanya berbeda, sehingga yang mungkin berpindah hanyalah sebagian fungsi politik, bukan keseluruhan pengaruh. Rachmat mempunyai kekuatan elektoral personal dan jaringan ekonomi yang lebih besar, sedangkan Rusli lebih menonjol dalam pengalaman pemerintahan, struktur partai, kemampuan berunding, dan kelenturan hubungan dengan berbagai kelompok elite.
Perubahan Struktur Politik Gorontalo
Perubahan paling penting setelah Rachmat karena itu bukan sekadar perubahan tokoh, tetapi perubahan struktur politik. Sebelum Juli 2026, Gorontalo mempunyai sedikitnya tiga pusat penting: Rachmat sebagai pusat utama NasDem dan kekuatan elektoral DPR RI, Rusli sebagai pusat penting jaringan Golkar dan hubungan antarelite, serta Gusnar sebagai pusat kekuasaan formal pemerintahan provinsi. Ketiganya tidak selalu berada dalam hubungan pertentangan, tetapi keberadaan mereka menciptakan keseimbangan tertentu dalam politik daerah.
Pasca Rachmat Gobel, salah satu dari tiga kutub diatas hilang. NasDem tetap ada, tetapi organisasi dan tokoh bukan hal yang sama karena tidak ada kader yang secara otomatis menerima seluruh kapasitas politik yang dahulu berada pada Rachmat. Akibatnya, berbagai fungsi yang sebelumnya terpusat mulai tersebar kepada partai, kepala daerah, anggota DPRD, pengurus, dan tokoh lain di luar NasDem.
Perubahan pertama adalah naiknya posisi relatif Rusli. Ia tidak memperoleh kekuasaan formal baru, tetapi ruang komunikasi dan negosiasinya menjadi lebih besar karena pesaing dengan daya jangkau lokal dan nasional yang sebanding telah hilang. Jika Rusli mampu mempertahankan Golkar sebagai partai besar sekaligus menjaga hubungan lintas kelompok, ia dapat berkembang menjadi salah satu titik pertemuan utama dalam politik Gorontalo.
Perubahan kedua terjadi pada posisi Gusnar. Setelah Rachmat tidak ada, secara teoritis gubernur mempunyai kesempatan lebih besar menjadi figur utama daerah karena menguasai pemerintahan dan memiliki akses langsung kepada pusat. Namun, kesempatan tersebut tidak akan otomatis menjadi kekuatan politik apabila hubungan dengan Golkar, Gerindra, kepala daerah, dan elite lokal lain tetap mengalami ketegangan.
Di sinilah perbedaan antara kekuasaan formal dan kekuasaan relasional menjadi penting. Kekuasaan formal berasal dari jabatan, kewenangan, dan kemampuan mengambil keputusan, sedangkan kekuasaan relasional berasal dari kemampuan menjaga komunikasi dan membuat kelompok berbeda tetap bersedia bekerja sama. Gusnar sekarang lebih unggul dalam kekuasaan formal, sementara Rusli tampak mempunyai kelenturan lebih besar dalam kekuasaan relasional.
Perubahan ketiga terjadi dalam NasDem sendiri. Hilangnya pusat tunggal dapat menghasilkan proses pelembagaan jika partai mampu membangun kepemimpinan bersama, memperkuat struktur, menumbuhkan kader baru, dan menjadikan agenda Rachmat sebagai agenda organisasi. Namun, keadaan yang sama dapat menghasilkan pelemahan apabila tokoh-tokoh daerah lebih banyak bergerak berdasarkan basis dan kepentingan masing-masing.
Risiko kedua tidak dapat dianggap kecil karena pertumbuhan NasDem Gorontalo juga berlangsung melalui masuknya elite dengan latar belakang partai berbeda. Strategi tersebut sangat efektif untuk mempercepat pertumbuhan karena partai memperoleh orang yang sudah mempunyai jaringan dan pengalaman politik. Akan tetapi, organisasi yang dibangun melalui banyak jaringan elite membutuhkan alasan yang kuat agar jaringan-jaringan tersebut tetap berada dalam satu rumah setelah figur pemersatunya tidak ada.
Karena itu, struktur politik Gorontalo setelah Rachmat kemungkinan besar tidak kembali kepada masa dominasi satu partai atau satu tokoh. Golkar masih besar tetapi tidak lagi mempunyai dominasi seperti pada masa sebelumnya, NasDem masih kuat tetapi kehilangan tokoh elektoral utamanya, Demokrat memegang jabatan gubernur tetapi basis legislatifnya tidak sebesar Golkar atau NasDem, sementara Gerindra mempunyai kekuatan yang bertambah penting karena berada dalam pusat kekuasaan nasional. Struktur tersebut lebih menyerupai sistem dengan beberapa pusat kekuatan daripada pergantian sederhana dari satu penguasa kepada penguasa berikutnya.
Di luar tiga tokoh utama itu juga terdapat aktor yang tidak dapat diabaikan. Adhan Dambea mempunyai panggung politik Kota Gorontalo dan gaya komunikasi yang mampu membentuk perdebatan publik, sedangkan Elnino Mohi mempunyai posisi strategis dalam menghubungkan Gerindra Gorontalo dengan struktur nasional partainya. Kepala daerah seperti Ismet Mile yang juga menjabat Ketua DPW PPP, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dan Bupati Boalemo Rum Pagau dari Nasdem, Bupati Pohuwato Syaiful Mbuinga yang juga Ketua Gerindra Pohuwato serta Thoriq Modanggu yang juga Bupati Gorontalo Utara sekaligus Ketua DPD II Gorontalo Utara akan semakin penting karena mempunyai basis teritorial dan dapat menentukan arah jaringan politik ketika kekuatan provinsi menjadi lebih tersebar.
Dengan demikian, politik Gorontalo sedang bergerak dari persaingan yang relatif mudah dipersonalisasi menuju konfigurasi yang lebih majemuk. Pada masa Rachmat, perbedaan NasDem dan Golkar sering dapat disederhanakan melalui kompetisi Rachmat dan Rusli, sedangkan setelah Rachmat tidak ada, pembelahan tersebut menjadi lebih rumit. Kepentingan partai, pemerintahan, jaringan pribadi, dan proyeksi Pemilu 2029 akan saling berpotongan tanpa satu garis konflik yang sepenuhnya tetap.
Perubahan semacam ini dapat menghasilkan demokrasi lokal yang lebih sehat apabila tidak ada lagi satu pusat yang terlalu dominan. Kompetisi dapat mendorong partai memperkuat organisasi, pemerintah memperbaiki kinerja, dan elite membangun koalisi berdasarkan agenda yang lebih jelas. Namun, struktur yang tersebar juga dapat menghasilkan transaksi politik yang lebih tinggi apabila setiap pusat hanya berusaha mempertahankan kursi, mengamankan calon, dan menarik elite dari jaringan lain.
Karena itu, pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikan Rachmat sebenarnya terlalu sempit. Tidak ada satu jabatan politik yang dapat menjelaskan seluruh peran yang pernah dimainkan Rachmat, sehingga kemungkinan paling besar bukan kemunculan seorang pengganti tunggal, melainkan pembagian kembali fungsi politik. Rusli dapat memperoleh ruang lebih besar dalam komunikasi antarelite, Gusnar tetap menjadi pusat pemerintahan, NasDem mempertahankan kekuatan organisasi, dan Gerindra serta tokoh lain memperbesar pengaruh melalui jalurnya masing-masing.
Pemilu 2029 akan menjadi pengujian pertama atas struktur baru tersebut. NasDem akan diuji apakah mampu mempertahankan suara tanpa Rachmat, Golkar dan Rusli akan diuji apakah jaringan yang bertahan dapat diubah kembali menjadi peningkatan kekuatan elektoral, sementara Gusnar dan Demokrat akan diuji apakah kekuasaan pemerintahan dapat memperbesar dukungan tanpa memperlemah hubungan dengan partai pengusung. Hasilnya tidak hanya menentukan tiga kursi DPR RI dari Gorontalo, tetapi juga menunjukkan ke mana pusat politik daerah ini bergerak.
Pada akhirnya, pasca Rachmat, satu fase telah tertutup, tapi bukan berarti telah menentukan dengan sendirinya fase berikutnya. NasDem menghadapi ujian apakah mampu berubah dari partai yang dibesarkan figur menjadi organisasi yang dapat bertahan melampaui figur, sedangkan Rusli memperoleh kesempatan untuk memperbesar kembali perannya melalui jaringan dan kelenturan politik. Gusnar berada pada ujian yang berbeda: ia harus membuktikan bahwa kekuasaan formal seorang gubernur dapat diubah menjadi kepemimpinan politik yang memperoleh kepercayaan lebih luas dari elite yang berbeda.
Dengan demikian, masa depan politik Gorontalo bukan terutama ditentukan oleh siapa yang dianggap paling layak menerima warisan politik Rachmat. Yang lebih menentukan adalah siapa yang mampu menghubungkan kekuatan partai, pemerintahan, elite lokal, masyarakat, dan jaringan nasional dalam struktur politik yang semakin tersebar. Pada titik itulah akan terlihat apakah Gorontalo sedang menuju pelembagaan politik yang lebih kuat atau hanya memasuki babak baru dari politik yang tetap sangat bergantung pada ketokohan.
