Poota.id, Boalemo — Dinamika internal menyelimuti Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo.
Sejumlah fraksi di DPRD Boalemo menegaskan bahwa isu mosi tidak percaya yang bergulir murni merupakan evaluasi terhadap kepemimpinan Ketua DPRD dan tidak ada kaitannya dengan hubungan kerja pemerintah daerah maupun persaingan antarpartai politik.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Boalemo, Arman Naway, S.H., menjelaskan bahwa substansi persoalan terletak pada cara Ketua DPRD menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan lembaga legislatif.
“Bahwa urusan mosi tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Ini berkaitan dengan kinerja lembaga DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD. Harapannya adalah bagaimana Ketua DPRD memimpin lembaga ini dengan baik, menjalankan tugas-tugas kedewanan dengan baik, bukan malah membenturkan DPRD dengan pemerintah,” tegas Arman, Senin (13/7/2026).
Arman menambahkan, hubungan kerja serta fungsi pengawasan DPRD terhadap mitra di pemerintah daerah tetap berjalan kondusif. Agenda strategis kelembagaan, seperti penyelesaian pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati tahun 2025, bahkan telah dituntaskan dengan baik. Ia berharap dinamika politik internal ini tidak berkembang menjadi polemik yang merugikan masyarakat.
Hal senada disampaikan oleh Fraksi Golkar, Silvana Saidi. Ia membantah anggapan bahwa isu ini merupakan konflik antarpartai atau bentuk ego politik. Menurutnya, langkah mosi tidak percaya merupakan bagian dari relasi struktural untuk mendorong perubahan cara memimpin di lembaga legislatif tersebut.
“Ini bukan konflik seperti yang diberitakan, bukan konflik internal atau persoalan antarpartai. Bagi saya ini adalah relasi struktural. Mosi ini orientasinya adalah perubahan bisa berupa evaluasi pola kepemimpinan maupun desain perbaikan lembaga,” ujar Silvana.
Ia juga memastikan bahwa agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati telah selesai dibahas dan siap diparipurnakan tanpa hambatan.
Dukungan evaluasi kepemimpinan juga datang dari Ketua Fraksi Demokrat, Hardi Syam Mopangga. Menurutnya, pimpinan DPRD seharusnya menjadi pengayom dan juru bicara utama bagi seluruh anggota dewan dalam merespons berbagai persoalan.
“Pimpinan itu adalah corong DPRD. Jadi segala sesuatu ataupun persoalan yang menyangkut DPRD, pimpinan harusnya berdiri untuk mengajak anggota menanggapinya. Bukan malah diam yang akhirnya anggota serasa kehilangan induknya,” tutur Hardi.
Sementara itu, Kasmat Hurudji dari Fraksi Gabungan (PPP dan Perindo) menilai sikap acuh pimpinan terhadap persoalan internal dapat berdampak pada persepsi masyarakat.
“Persoalan ini hanya menyangkut internal DPRD. Kita hanya kehilangan mosi kepercayaan terhadap pimpinan kita. Banyak persoalan yang menyangkut DPRD tapi tidak pernah digubris oleh pimpinan, yang menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi terhadap DPRD,” pungkasnya.
