Poota.id, Gorontalo – Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo. Aksi ini digelar untuk mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti sejumlah kasus dugaan korupsi yang dinilai mandek dan berpotensi merugikan keuangan daerah hingga ratusan miliar rupiah.
Koordinator lapangan aksi, Fahrul Wahidji, menegaskan bahwa FPKG membawa empat tuntutan utama kepada Kejati Gorontalo:
- Pembentukan Tim Investigasi PUPR & Biro PJB
FPKG meminta Kejati membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR dan Biro PJB pada masa pemerintahan PJ Gubernur Ismail Pakaya tahun 2023. Penyelidikan
- Temuan BPK Rp 300 Miliar di Bank BSG
Aliansi menuntut Kejati segera menyelidiki temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2023 yang mencatat adanya kesalahan hingga raibnya dana lebih dari Rp 300 miliar di Bank SulutGo (BSG) Gorontalo.
- Intervensi Dugaan Tipikor di Bone Bolango
FPKG mendesak Kejati Gorontalo mengintervensi Kejari Bone Bolango terkait dugaan penyimpangan anggaran belanja makan minum di Setda Bone Bolango yang juga sudah tercatat dalam temuan LHP 2023.
- Audit Dana Jalan Pinogu Rp 2,5 Miliar
Aliansi menuntut penyelidikan atas dugaan penyelewengan anggaran pembangunan jalan Pinogu sebesar Rp 2,5 miliar yang dialokasikan dari aspirasi anggota DPRD Provinsi, Yuriko Kamaru.
Dalam aksinya, massa FPKG sempat diterima langsung oleh Koordinator Intelijen Kejati Gorontalo. Mereka berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.
“Korupsi di Gorontalo sudah semakin merajalela. Jika Kejati tidak segera bertindak, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan terus merosot,” tegas Fahrul Wahidji di depan massa aksi.
FPKG menegaskan akan terus mengawal kasus-kasus dugaan korupsi di Gorontalo dan tidak segan kembali turun ke jalan jika Kejati Gorontalo dianggap lamban dalam merespons.
