Dinkes Boalemo Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Poota.id, Boalemo – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Boalemo menggelar kegiatan Koordinasi, Advokasi, dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan di Gedung Cabana Resort, pada Kamis (23/04/2026).

Kepala Dinas Kesehatan Boalemo, Sutriyani Lumula, menyatakan meskipun pembangunan kesehatan saat ini menunjukkan perkembangan yang inklusif dan transformatif, capaian indikator kesehatan masih memerlukan peningkatan.

“Peningkatan usia harapan hidup (UHH) yang kita capai saat ini mencerminkan perbaikan status kesehatan masyarakat dan akses layanan. Namun, peningkatan UHH tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Sutriyani.

Disisi lain, dirinya mengingatkan bahwa status kesehatan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu indikator yang menunjukkan kemajuan adalah meningkatnya usia harapan hidup (UHH).

Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan pada status kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, serta keberhasilan berbagai intervensi kesehatan yang telah dilakukan.

“Namun demikian, peningkatan usia harapan hidup belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa program pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, perbaikan indikator kesehatan, khususnya pada program-program prioritas, menjadi fokus utama yang dibahas dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga :  Dukung Wali Kota Gorontalo Tanggulangi Upah Pekerja Mie Gacoan, GRIB Jaya Tawarkan Solusi Kemanusiaan

Pada program Tuberkulosis (TBC), capaian angka penemuan kasus di Kabupaten Boalemo pada tahun 2025 masih berada di angka 69,4 persen, sementara target nasional sebesar 90 persen. Sementara itu, angka keberhasilan pengobatan atau success rate telah mencapai 89,1 persen, mendekati target nasional yang ditetapkan sebesar 90 persen.

Di sektor pengendalian malaria, indikator Annual Parasite Incidence (API) menunjukkan capaian 4,5 per 100.000 penduduk, masih berada di atas target nasional yang ditetapkan kurang dari 1 per 100.000 penduduk. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih intensif dalam pengendalian dan eliminasi malaria di wilayah tersebut.

Sementara pada program imunisasi, capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi usia 0–11 bulan berada di angka 84 persen, masih di bawah target nasional sebesar 95 persen. Begitu pula dengan capaian Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) pada anak usia 18–23 bulan yang mencapai 83 persen, juga belum memenuhi target nasional.

Selain itu, program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) turut menjadi perhatian dalam pertemuan ini. Dari sisi kelembagaan, Surat Keputusan (SK) Tim Pembina KKS telah terbentuk. Namun, rencana kerja dan dukungan anggaran masih belum terpenuhi secara optimal. Di sisi lain, pemenuhan 136 indikator yang tersebar dalam sembilan tatanan juga belum terlaksana secara menyeluruh.

Baca Juga :  Banyak Kasus yang Mangkrak, Kejagung dan Mabes Polri Didesak Turun Tangan di Bone Bolango

Sembilan tatanan tersebut meliputi kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar rakyat, perkantoran dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perlindungan sosial, serta penanggulangan bencana. Penerapan seluruh tatanan ini menjadi bagian penting dalam menghadapi penilaian Swasti Saba tahun 2027.

Sutriyani juga menekankan bahwa konsep Kabupaten/Kota Sehat sejatinya bukan hal baru, melainkan pendekatan yang telah lama mendorong kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, dalam konteks transformasi kesehatan saat ini, konsep tersebut perlu diposisikan ulang.

“Program Kabupaten/Kota Sehat tidak lagi dipandang sebagai program tambahan, tetapi harus menjadi kerangka operasional promotif dan preventif yang terintegrasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *