Oleh: Nanang Syawal
Poota.id, Boalemo – Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif oleh anggota DPRD Boalemo periode 2019-2024, yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Boalemo, bukan sekadar “pertanyaan besar tentang integritas”. Ini adalah tamparan keras di wajah publik, bukti nyata bahwa lembaga yang seharusnya mewakili suara rakyat justru sibuk memperkaya diri dari pundi-pundi negara. Dengan anggaran puluhan miliar yang diduga disalahgunakan, kita tidak bicara tentang “potensi kerugian besar”, melainkan kerugian besar yang sudah pasti terjadi pada masyarakat Boalemo yang seharusnya menikmati pembangunan.
Penggeledahan hotel oleh Kejaksaan Negeri Boalemo? Tentu, itu terlihat heroik dan “serius”. Tapi mari jujur, ini lebih sering menjadi bagian dari sandiwara penegakan hukum yang bertujuan menenangkan kemarahan publik. Penyidik “tampaknya telah memiliki bukti yang cukup,” Anda bilang? Atau lebih tepatnya, mereka akhirnya terpaksa bergerak karena tekanan opini publik semakin memanas. Harapan “kasus ini dapat diungkap secara tuntas” seringkali berujung pada antiklimaks, di mana kasus menguap begitu saja atau hanya menjerat “ikan-ikan kecil” sementara “kakap-kakap” tetap aman.
Yang paling menjengkelkan adalah keterlibatan Wakil Bupati Boalemo saat ini, yang merupakan salah satu pimpinan DPRD Boalemo pada periode tersebut. Bagaimana mungkin seorang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran sebesar ini masih bisa nyaman menduduki kursi kekuasaan? Pertanyaan “apakah ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat” adalah retorika belaka. Lebih tepatnya, akankah dia menggunakan jabatannya untuk melindungi diri dan memastikan kasus ini tidak pernah menyentuhnya secara serius? Ini menunjukkan bahwa sistem politik di daerah seringkali menciptakan lingkaran setan impunitas.
Penting bagi Kejaksaan untuk “memastikan proses penyidikan dan penuntutan dilakukan secara transparan dan adil”? Ini adalah permintaan yang naif di tengah realitas hukum kita. Transparansi seringkali hanya sebatas jargon, dan keadilan kadang hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya koneksi atau uang. Masyarakat memang “berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan tuntas,” namun pengalaman pahit seringkali mengajarkan bahwa harapan tersebut seringkali hanya menjadi ilusi.
Kasus ini tidak hanya menunjukkan bahwa korupsi bisa terjadi di legislatif, tapi lebih gamblang lagi, ia menunjukkan betapa rapuhnya benteng antikorupsi kita. Ini bukan “momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas” jika pada akhirnya tidak ada hukuman berat yang diberikan. Jika kasus ini tidak diselesaikan dengan tuntas, ia akan menjadi bukti nyata kegagalan penegakan hukum, bukan “contoh bagi lembaga publik lainnya.” Sebaliknya, ia akan menjadi izin tak tertulis bagi para pejabat nakal untuk terus merampok uang rakyat tanpa takut konsekuensi.
Pada akhirnya, kasus ini menguji bukan hanya integritas DPRD Boalemo, tetapi juga integritas seluruh sistem hukum kita. Apakah kita akan menyaksikan keadilan ditegakkan, atau hanya tontonan sandiwara yang berujung pada kekecewaan publik yang kesekian kalinya? Ini adalah pertanyaan yang akan dijawab oleh waktu, dan rekam jejak yang suram seringkali memberikan gambaran yang tidak terlalu optimis.
