Poota.id, Gorontalo – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) mendesak Kejaksaan Tinggi dan Polda Gorontalo untuk segara melakukan penyelidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) LP3G tahun 2024.
Ketua FPKG, Fahrul Wahidji, mengatakan akan melakukan kembali aksi besar-besaran dan meminta pejabat di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk segar dilakukan pemeriksaan.
Fahrul menyatakan bahwa data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, mengungkapkan selisih harga beras sebesar Rp3.099/kg. Dan hal itu adalah bukti tak adanya “mafia” yang bermain di balik bantuan sosial.
”Kami sudah memberikan cukup waktu bagi pemerintah dan APH untuk bergerak. Namun, yang kami lihat justru upaya perlindungan dan narasi kosong dari pimpinan daerah,” ujarnya.
” Kami akan melakukan aksi besar-besaran untuk mendesak Kejaksaan Tinggi dan Polda Gorontalo segera menangkap aktor intelektual di balik mafia bansos ini,” tegasnya.
Selain itu kata Fahrul, FPKG juga menuntut Gubernur Gorontalo untuk segera mencopot Kepala Dinas Sosial Provinsi. Fahrul menilai, bertahannya Kadis Sosial di tengah kacaunya data penerima bansos tahun 2025 yang hanya di Salurkan ke 2 kabupaten dan temuan korupsi adalah penghinaan terhadap etika publik.
”Pencopotan Kadis Sosial adalah harga mati. Dia telah gagal secara moral dan administratif. Bagaimana mungkin kita mempercayakan nasib 155 ribu penduduk miskin yang datanya masih kacau. Jika Gubernur tidak segera mencopotnya, maka kami sebagai masyarakat berhak menduga Gubernur sedang memelihara ‘benalu’ di dalam pemerintahannya,” Ketusnya.
