Oleh : Jeffry Rumampuk / Founder Butota
BUTOTA – OPINI, Spanduk-spanduk selamat datang sudah mulai terpasang dari bandara jalaludin, di sudut-sudut Kota Limboto. Kawasan Taman Menara Pakaya direvitalisasi besar-besaran. Tarian kolosal melibatkan 400 pelajar SMA tengah dilatih setiap hari. Puluhan rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah digelar, anggaran digelontorkan, dan pejabat berlomba menampilkan kesiapan. Kabupaten Gorontalo sedang berdandan habis-habisan untuk menyambut tamu-tamunya yang akan datang dari seluruh penjuru Nusantara.
Inilah denyut persiapan Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) ke-XVII KTNA Tahun 2026, yang dijadwalkan berlangsung 20–25 Juni mendatang di GOR David-Tonny, Limboto. Sekitar 30.000 peserta dari seluruh Indonesia, bahkan dari negara-negara sahabat, akan hadir. Presiden Republik Indonesia dijadwalkan membuka acara ini secara langsung. Sebuah perhelatan akbar yang konon berbicara tentang satu hal, kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.
Namun di balik riuhnya persiapan itu, ada pertanyaan yang seharusnya diajukan dengan lantang. Seberapa sinkron gegap gempita PENAS ini dengan kenyataan yang dihadapi petani dan nelayan Kabupaten Gorontalo hari ini?
Tuan Rumah yang Keempat Termiskin Di Sulawesi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menempatkan Kabupaten Gorontalo pada urutan keempat daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Sulawesi, dengan angka kemiskinan mencapai 16,43 persen. Di atasnya hanya ada Kabupaten Boalemo (17,83 persen), Kabupaten Pohuwato (17,11 persen), dan Kabupaten Gorontalo Utara (16,86 persen), semuanya dari Provinsi Gorontalo. Artinya, empat dari lima kabupaten termiskin di Sulawesi adalah milik Provinsi Gorontalo.
Dalam skala nasional, Provinsi Gorontalo secara konsisten menghuni 10 besar provinsi dengan kemiskinan tertinggi. Meskipun angka kemiskinan provinsi secara keseluruhan telah turun menjadi 12,62 persen pada September 2025, disparitas antara perkotaan dan perdesaan tetap menganga lebar. BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan Gorontalo masih berada di angka 19,86 persen pada September 2025, hampir empat kali lipat dibandingkan kemiskinan perkotaan yang hanya 4,46 persen.
Di sinilah letak ironi pertama, perdesaan adalah wilayah di mana mayoritas petani dan nelayan tinggal dan bekerja. Dan justru di sanalah kemiskinan paling dalam bersarang.
Petani yang Menuai tapi Tak Menikmati
Gorontalo adalah provinsi penghasil jagung. Angka transaksi jagung triwulan III 2025 bahkan menembus Rp2,29 triliun, dengan pengiriman ke berbagai kota besar di Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Di atas kertas, ini terkesan gemilang. Namun potret yang lebih jujur tersembunyi di balik angka itu, bahwa petani menjual jagungnya di kisaran Rp5.750 hingga Rp5.900 per kilogram kepada perusahaan jagung, sementara harga jual di tingkat feedmill dan peternak mencapai Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram.
Selisih harga itu bukan hal baru, bahkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail sendiri, dalam rapat paripurna DPRD pada April 2025, secara terbuka menyoroti persoalan ini. Ia mengungkapkan bahwa mekanisme perdagangan jagung melibatkan tiga aktor dominan: tengkulak, pengusaha silo, dan Bulog. Meskipun pemerintah telah menetapkan harga dasar Rp5.500 per kilogram melalui Bulog, keterbatasan daya serap akibat anggaran pusat yang terbatas membuat stabilitasi harga itu belum optimal berjalan.
Yang lebih memprihatinkan adalah fakta bahwa harga jagung di tingkat petani pernah anjlok ke kisaran Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram di saat musim panen raya. Saat itulah tengkulak berperan besar. Mereka datang dengan tawaran uang tunai sebelum panen, namun dengan konsekuensi petani harus menjual hasil panennya dengan harga yang jauh di bawah pasar. Sebuah lingkaran setan kemiskinan yang sudah lama diketahui, namun belum juga terputus.
Bahkan beberapa pejabat provinsi pernah mengakui secara gamblang, bahwa masih banyak petani yang meminjam modal kepada tengkulak dengan bunga besar, sehingga hasil panen habis untuk melunasi hutang, dan petani kembali ke titik nol. Bantuan benih gratis dan pupuk bersubsidi dari pemerintah memang sudah ada, namun selama rantai tengkulak masih mengakar kuat, intervensi tersebut hanya meringankan biaya produksi tanpa mengubah nasib.
Nelayan di Antara Ombak dan Kebijakan
Nasib nelayan di Kabupaten Gorontalo tidak berbeda jauh. Sektor pertanian termasuk perikanan, menyerap hampir 23 persen angkatan kerja Provinsi Gorontalo atau sekitar 149.235 orang. Namun kontribusi sektor ini, terhadap pengentasan kemiskinan masih timpang. BPS mencatat bahwa sektor pertanian berkontribusi hampir 40 persen terhadap PDRB Provinsi Gorontalo, namun justru provinsi ini tetap menempati posisi termiskin di Sulawesi.
Kondisi ini, menunjukkan sesuatu yang dalam ilmu ekonomi disebut sebagai resource curse versi local. Sumber daya alam melimpah, aktivitas produksi tinggi, tetapi nilai tambahnya tidak tinggal di tangan produsen, petani dan nelayan. Transformasi industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perikanan masih berjalan sangat lambat. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Gorontalo hanya 4,56 persen, jauh tertinggal dari potensi yang seharusnya bisa dibangun.
Nelayan kecil menghadapi masalah tersendiri, kewenangan pengelolaan perikanan tangkap di tingkat kabupaten semakin terbatas sejak era otonomi daerah. Perizinan kapal dan pemanfaatan ruang laut kini berada di tangan provinsi dan pusat, sementara kabupaten hanya mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Di sisi lain, isu ketersediaan dan harga BBM untuk operasional melaut masih menjadi keluhan yang belum terpecahkan secara sistemik.
PENAS: Pesta atau Cermin?
Sesungguhnya semangat PENAS sesungguhnya mulia, Ajang tiga tahunan ini dimaksudkan sebagai forum silaturahmi, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas antara petani, nelayan, penyuluh, pemerintah, dan pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia. Maskot PENAS ke-XVII, “Te Langi” yang berasal dari khazanah budaya Gorontalo, melambangkan harapan akan pertanian yang maju dan sejahtera.
Namun justru di sinilah kita harus jujur bertanya, jika PENAS berbicara tentang pokok kesejahteraan petani dan nelayan, mengapa tuan rumahnya adalah salah satu daerah dengan kemiskinan petani tertinggi di Indonesia? Apakah ada ironi yang lebih keras dari itu?
Tidak ada yang salah, dengan menyambut tamu dengan persiapan terbaik. Revitalisasi taman kota, pembenahan infrastruktur jalan, penyiapan 6.000 rumah warga sebagai homestay, semua ini adalah wajah keramahan Gorontalo yang patut diapresiasi. Dampak ekonomi langsung terhadap UMKM dan masyarakat setempat juga nyata dan penting. Namun seluruh persiapan fisik itu, sepertinya akan menjadi kosong maknanya jika PENAS hanya menjadi, seperti yang dikuatirkan banyak kalangan, sekadar “seremonial belaka “ tanpa resonansi kebijakan nyata bagi petani dan nelayan di akar rumput.
Bahkan pejabat daerah sendiri yang memimpin persiapan PENAS telah mengingatkan, event ini diharapkan bukan hanya menjadi alih teknologi antara pakar dan pemerintah, tetapi menjadi “jembatan” yang menyambungkan inovasi dengan petani-nelayan di lapangan. Pertanyaannya, jembatan macam apa yang akan kita bangun, kalau strukturnya didesain tanpa memahami terlebih dahulu ke mana petani kita hendak pergi?
Program Pemerintah, Sudah ke Mana Saja?
Tidak adil jika kita hanya mengkritik, tanpa mengakui apa yang telah dilakukan. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Gorontalo memang telah bergerak, bantuan benih gratis, pupuk bersubsidi, alat mesin pertanian, bantuan kapal nelayan 5 GT, program agro maritim untuk jagung, hingga kerja sama dengan TNI-Polri dalam mendampingi produksi pertanian. Bahkan Nilai Tukar Petani (NTP) di Gorontalo pada Desember 2025 tercatat 120,89, tertinggi di Indonesia Timur.
Namun NTP yang tinggi pun menyimpan paradoks, bahwa indikator itu mengukur perbandingan harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. Jika harga yang diterima naik karena komoditas sedang membaik, bukan berarti petani sudah sejahtera secara struktural. Petani yang terjerat hutang tengkulak, tidak memiliki akses pasar langsung, atau mengelola lahan yang sangat sempit, tetap akan tertinggal meski NTP-nya terlihat positif.
Yang masih menjadi pekerjaan rumah besar adalah bagaimana memotong rantai tengkulak secara sistemik, bagaimana membangun korporasi petani yang sungguh-sungguh memberdayakan (bukan sekedar nama di kertas), bagaimana transformasi industri pengolahan hasil tani dan tangkap bisa tumbuh di daerah ini, dan bagaimana ketimpangan akses antara petani yang mendapat bantuan dengan yang tidak dibenahi.
Agar PENAS Bukan Sekadar Pesta
Kabupaten Gorontalo layak bangga menjadi tuan rumah PENAS ke-XVII. Ini adalah pengakuan bahwa Gorontalo adalah daerah pertanian yang diperhitungkan secara nasional. Namun kehormatan itu menjadi beban sejarah jika setelah ribuan peserta pulang dan spanduk selamat datang diturunkan, petani Gorontalo kembali menghadapi musim tanam dengan harga benih yang mahal, pupuk yang langka, dan tengkulak yang sudah menunggu di ujung jalan setapak.
PENAS yang bermakna seharusnya adalah PENAS yang melahirkan komitmen konkret, kebijakan harga dasar yang sungguh-sungguh ditegakkan, lembaga keuangan yang mudah diakses petani kecil tanpa bunga mencekik, sistem resi gudang yang aktif berfungsi, dan agenda pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian lokal yang bukan hanya ada dalam dokumen RPJMD.
Jika forum nasional ini mampu menghasilkan itu, bahkan sepotong kebijakan nyata yang mengubah nasib petani di pelosok Kecamatan Tibawa, Tolangohula, atau Limboto Barat termasuk para nelayan disepanjang batudaa pantai Cs, maka Gorontalo akan dikenang bukan sekadar tuan rumah yang berdandan cantik, melainkan titik balik kebangkitan petani dan nelayan Indonesia.
Tapi jika PENAS berlalu begitu saja, ribuan peserta foto-foto di ladang demonstrasi, pejabat berjabat tangan di depan kamera, lalu bubar tanpa resolusi yang dirasakan petani, maka kita semua telah menjadi bagian dari sebuah pesta besar di atas ladang yang lapar.
Referensi Data:
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo, 2025 — Persentase penduduk miskin Kabupaten Gorontalo sebesar 16,43 persen, urutan ke-4 termiskin di Pulau Sulawesi. BPS Provinsi Gorontalo, September 2025 — Kemiskinan perdesaan Gorontalo 19,86 persen versus perkotaan 4,46 persen. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Gorontalo, Februari 2026 — Total penduduk miskin 155.760 orang. Pemerintah Provinsi Gorontalo, 2026 — NTP Gorontalo Desember 2025 tertinggi di Indonesia Timur, 120,89. Asosiasi Pejagindo Gorontalo, Oktober 2025 — Harga jual jagung petani Rp5.750–5.900/kg vs harga feedmill Rp6.800–7.000/kg. Gubernur Gorontalo, Rapat Paripurna DPRD, April 2025 — Keterbatasan daya serap Bulog dalam menstabilkan harga jagung. Pemerintah Kabupaten Gorontalo, 2026 — PENAS XVII dijadwalkan 20–25 Juni 2026 di GOR David-Tonny, Limboto.
