Poota.id, Boalemo – Tekanan publik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Boalemo kembali meningkat. Aktivis Sahril Tialo mengeluarkan ultimatum keras kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo terkait lambannya penanganan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo tahun anggaran 2020–2022.
Dalam pernyataannya, Sahril mendesak Kejari Boalemo agar segera memanggil dan memeriksa pimpinan serta anggota DPRD yang diduga kuat terlibat dalam penyimpangan anggaran tersebut.
“Kami memberikan ultimatum kepada Kejari Boalemo. Jika dalam waktu dekat tidak segera dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pimpinan dan aleg DPRD yang diduga terlibat, maka kami akan menggelar aksi demonstrasi jilid 4 dengan target 500 massa aksi,” tegas Sahril Tialo, Senin (7/10/2025).
Meski Kejari Boalemo mengklaim bahwa penanganan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif sudah mencapai 60 persen, hingga kini belum ada satu pun anggota DPRD, termasuk unsur pimpinan, yang dipanggil untuk dimintai keterangan.
Menurut Sahril, hal ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap integritas dan keberanian aparat penegak hukum.
“Kejari jangan hanya bicara soal progres. Publik menunggu tindakan nyata. Kalau yang diduga terlibat adalah pejabat publik, bukan berarti mereka kebal hukum. Semua harus diperiksa tanpa pandang jabatan,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Sahril menilai bahwa dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah. Ia mendesak Kejari Boalemo agar tidak tebang pilih dan segera membuka hasil penyelidikan secara transparan kepada publik.
“Publik sudah lama menunggu langkah tegas dari Kejari. Jangan sampai kasus ini hanya berakhir di meja penyidik tanpa hasil. Kami tidak akan tinggal diam,” ungkapnya.
Sahril menegaskan bahwa pihaknya bersama elemen masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasi jilid 4 jika Kejari Boalemo tidak segera memeriksa pimpinan dan anggota DPRD yang diduga terlibat.
“Jika Kejari terus menunda pemeriksaan, maka kami pastikan aksi jilid 4 akan digelar dengan kekuatan massa yang lebih besar. Ini bentuk kekecewaan publik terhadap lambannya proses hukum di Boalemo,” tutupnya.
Kasus dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo tahun 2020–2022 pertama kali mencuat setelah ditemukan adanya indikasi penyimpangan anggaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban. Sejumlah pihak menilai, penyimpangan ini diduga melibatkan oknum anggota DPRD serta pejabat sekretariat dewan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Boalemo belum memberikan keterangan resmi terbaru terkait rencana pemanggilan anggota legislatif.
