Poota.id, Boalemo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo mulai menunjukkan taringnya. Dugaan korupsi perjalanan dinas (perdis) fiktif DPRD Boalemo tahun anggaran 2020–2022 segera memasuki babak baru. Dalam waktu dekat, sejumlah anggota DPRD Boalemo yang diduga terlibat akan dipanggil oleh penyidik.
Pemanggilan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah sinyal kuat bahwa Kejaksaan Negeri Boalemo serius mengungkap siapa saja yang bermain di balik praktik perjalanan dinas fiktif yang selama ini menjadi buah bibir.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo melalui Kepala Seksi Intelijen, Muhamad Reza Rumondor, SH, MH, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/08/2025).
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait dalam dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo tahun 2020 – 2022,” ujarnya.
Meski tidak merinci siapa saja nama anggota dewan yang akan dipanggil, Kejaksaan menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat akan tetap diproses sesuai ketentuan.
Ruang lingkup perkara dugaan perjalanan dinas fiktif ini terbilang luas. Jika mengacu pada pola pengelolaan perjalanan dinas, mata rantai dugaan fiktif sulit dilepaskan dari koordinasi level pimpinan. Artinya, gelombang pemanggilan bukan tidak mungkin akan ikut menyentuh kursi-kursi teratas di DPRD Boalemo.
“Kasus dugaan perdis fiktif DPRD Boalemo terus berproses. Dan kejaksaan telah berkomitmen menuntaskan kasus ini,” tegas Reza.
Terakhir, pihak Kejaksaan meminta masyarakat Boalemo untuk bersabar dan tetap percaya kepada aparat penegak hukum.
Diketahui, Struktur DPRD Boalemo periode 2019-2024 diketuai oleh Karyawan Eka Putra Noho (PDIP) , kemudian Lahmuddin Hambali (Golkar)sebagai Wakil Ketua I, dan Muslimin Haruna (Gerindra) sebagai Wakil Ketua II. (*)
