Poota.id, Boalemo — Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, melakukan monitoring dan evaluasi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kabupaten Boalemo, Kamis (3/7/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Boalemo, Sutriyani Lumula, serta turut dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, Yakop Musa.
Monitoring ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas penetapan status KLB Malaria di wilayah Boalemo, sekaligus sebagai penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan penanggulangan malaria.
“Kami sudah menetapkan 20 desa reseptif malaria di Boalemo yang menjadi fokus utama intervensi. Saat ini kami masih menunggu ketersediaan alat screening malaria untuk memperkuat deteksi dan respon cepat,” ujar Sutriyani.
Sutriyani mengatakan, menanggapi peningkatan kasus malaria di beberapa wilayah, Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Bupati telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Malaria, sebagai bentuk komitmen daerah dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat ini secara serius.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pengendalian vektor, pemetaan daerah endemis, edukasi masyarakat, serta ketersediaan logistik dan tenaga medis yang siaga di wilayah terdampak.
Kehadiran tim Kemenko PMK dan Kemendagri lanjut, Sutriyani, menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah pusat terhadap daerah yang sedang mengalami krisis kesehatan, seperti Boalemo. Dalam monitoring tersebut, dibahas pula pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam pendanaan, pendistribusian alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas SDM kesehatan di daerah.
Boalemo menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan perhatian khusus karena peningkatan kasus malaria secara signifikan, terutama di wilayah tambang yang memiliki tingkat mobilitas tinggi serta sanitasi lingkungan yang rentan.
“Kami akan fokus pada daerah-daerah reseptif, karena jika tidak ditangani cepat,” tegas Sutriyani.(*)
