Poota.id – Jakarta, 17 Maret 2025
Di tengah suasana bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah, Wakil Bupati Boalemo, H. Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si., memimpin langsung rombongan Pemerintah dan DPRD Boalemo ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI di Jakarta. Langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam memperjuangkan kembali anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di sektor infrastruktur, yang sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi nasional.
Kunjungan yang berlangsung pada Senin (17/3/2025) itu merupakan tindak lanjut dari informasi yang sebelumnya diterima Bupati Drs. H. Rum Pagau, terkait mulai dibukanya kembali DAK infrastruktur daerah setelah sempat terkunci oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/2025.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Lahmuddin didampingi oleh Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos., Wakil Ketua DPRD Husain Etango, Ketua Komisi III Mohammad Amin, serta Ketua Fraksi Demokrat Hardi Syam Mopangga. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (FID) Kementerian PUPR, Krisno Yuwono, ST, MT.
“Kunjungan ini adalah amanah dari Bapak Bupati. Kami ingin mengkonfirmasi langsung kabar baik mengenai pembukaan kembali anggaran DAK, karena kondisi riil di daerah sangat membutuhkan dukungan pusat,” ujar Wakil Bupati Lahmuddin dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, berdasarkan peninjauan terhadap struktur APBD Boalemo Tahun 2025, anggaran pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum masih nihil. Padahal, kebutuhan infrastruktur di daerah sangat mendesak dan selama ini hanya bergantung pada DAK dan DAU spesifik.
“Dengan minimnya anggaran ini, kami berharap langkah kami hari ini—yang bertepatan dengan 17 Ramadhan—menjadi momentum keberkahan, seperti semangat Lailatul Qadar, bagi masyarakat Boalemo,” ucap Lahmuddin penuh harap.
Menanggapi hal itu, Krisno Yuwono menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Boalemo dan dukungan penuh DPRD. Ia menyebut bahwa meskipun Kementerian PUPR tengah menghadapi efisiensi anggaran hingga Rp18 triliun, pihaknya tetap akan memperjuangkan agar kebutuhan infrastruktur daerah seperti Boalemo tidak terabaikan.
“Semoga spirit yang dibawa dari Boalemo ini bisa membuka peluang agar dukungan DAK maupun DAU spesifik untuk infrastruktur kembali terbuka. Mari kita berdoa bersama,” tutur Krisno.
Kunjungan ini menjadi simbol kuat sinergi antara eksekutif dan legislatif Boalemo dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Lebih dari sekadar perjalanan dinas, langkah ini mencerminkan semangat pengabdian dan harapan akan keberkahan Ramadhan, di mana perjuangan pembangunan terus digelorakan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Boalemo.
