Sahril Tialo Serukan Dukungan Masyarakat untuk Aksi Desak Penuntasan Kasus Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Boalemo

Poota.id, Boalemo – Aktivis antikorupsi Boalemo, Sahril Anwar Tialo, kembali menyoroti lambatnya proses penyidikan dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo Tahun Anggaran 2020–2022. Ia menegaskan akan menggelar aksi besar dalam waktu dekat untuk mendesak Kejaksaan Negeri Boalemo segera menuntaskan kasus tersebut.

Sahril menyebut dugaan perjalanan dinas fiktif bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah. Ia menilai dokumen yang tercatat lengkap, namun kegiatan tidak pernah dilaksanakan, merupakan bukti kuat adanya penyimpangan anggaran.

“Perjalanan dinas fiktif itu bukan kesalahan kecil. Ini kejahatan anggaran. Ada dokumen, ada tanda tangan, ada pencairan, tapi tidak ada kegiatan. Itu namanya korupsi. Rakyat berhak tahu dan berhak mendapatkan keadilan,” tegas Sahril.

Ia menjelaskan bahwa meskipun kasus ini sudah berada di tahap penyidikan, proses hukumnya dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan perkembangan berarti. Sahril mempertanyakan alasan tidak adanya pemeriksaan mendalam terhadap pihak-pihak terkait, termasuk mereka yang menandatangani dan menyetujui dokumen perjalanan dinas.

Baca Juga :  Ombudsman RI Nilai Potensi Maladministrasi Pelayanan Publik di RSCG Boalemo

“Ini sudah penyidikan, tapi tidak ada progres berarti. Tidak ada transparansi. Masyarakat Boalemo jangan dibodohi. Kita harus mendesak Kejaksaan untuk membuka kasus ini seterang mungkin,” ujarnya.

Sebagai bentuk dorongan publik, Sahril memastikan akan menggelar aksi besar di depan Kantor Kejaksaan Negeri Boalemo. Aksi tersebut ditujukan untuk menuntut komitmen penegak hukum dalam menangani dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tersebut.

“Kami akan turun ramai-ramai. Ini uang rakyat, tidak boleh hilang begitu saja. Aksi besar ini adalah bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi yang mencoba ditutup-tutupi,” kata Sahril.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Boalemo untuk ikut mendukung gerakan antikorupsi tersebut, agar tekanan publik semakin kuat dan proses hukum dapat berjalan profesional.

Baca Juga :  Pembangunan Batalyon Boalemo, Rum Pagau Tinjau Langsung Lahan Eks HGU

“Saya meminta dukungan masyarakat Boalemo. Ini bukan hanya perjuangan saya, tapi perjuangan kita semua. Tanpa dukungan rakyat, kasus seperti ini akan mudah dipetieskan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *