Poota.id, Boalemo – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, menuai sorotan dari sejumlah warga. Persoalan tersebut mencuat dalam forum rapat yang melibatkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pemerintah desa setempat.
Dalam rapat tersebut, warga menyoroti dugaan pemanfaatan aset desa dan penggunaan dana BUMDes yang dinilai perlu diklarifikasi secara terbuka. Salah satu perwakilan masyarakat Desa Bongo IV, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, menyebutkan bahwa laporan terkait persoalan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Ketua dan anggota BPD.
Namun demikian, hingga kini masyarakat belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut atas aduan yang telah diajukan.
“Pada rapat awal yang dihadiri masyarakat, BPD, dan pemerintah desa, sudah dibuat berita acara yang berisi beberapa kesimpulan,” ungkapnya, Kamis (5/2/2026).
Ia menuturkan, dalam forum tersebut Sekretaris Desa Bongo IV disebut mengakui telah menggunakan aset desa berupa kendaraan roda tiga jenis viar. Selain itu, Ketua BUMDes juga menyampaikan adanya penggunaan dana BUMDes untuk pembelian pupuk yang dikaitkan dengan Sekretaris Desa.
Menurutnya, seluruh pernyataan yang muncul dalam rapat tersebut telah tercatat dalam berita acara resmi, sehingga masyarakat menilai perlu adanya penelusuran dan klarifikasi lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Masyarakat hanya menginginkan kejelasan dan penanganan yang transparan, karena semua disampaikan dalam forum resmi,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Bongo IV, Serlan Hippy, membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Serlan menegaskan tidak pernah menggunakan dana BUMDes maupun aset desa sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat.
“Itu semua tidak benar,” katanya singkat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPD Desa Bongo IV belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah atau tindak lanjut atas aduan masyarakat mengenai pengelolaan BUMDes tersebut.
