Poota.id, Boalemo – Terminal Tilamuta yang terletak di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, kini menyisakan potret muram. Meski berada di lokasi strategis dekat pusat ibu kota kabupaten dan kompleks pemerintahan, kawasan ini justru terlihat kumuh dengan deretan bangunan semi permanen yang tak layak huni.
Sejak 2017 silam, terminal ini sudah tidak lagi difungsikan. Bangunan yang dulunya menjadi pusat mobilitas warga kini berubah wajah menjadi kawasan yang tidak terurus, dengan infrastruktur yang rusak, lingkungan kumuh, hingga masalah sosial yang terus membayangi.
Dari Pusat Mobilitas ke Kawasan Terabaikan
Terminal Tilamuta pernah menjadi simpul transportasi penting di Boalemo. Namun setelah ditutup, area ini kehilangan fungsi vitalnya. Tanpa pengelolaan dan pemanfaatan yang jelas, kawasan terminal berubah menjadi ruang yang ditinggalkan, bahkan rawan digunakan untuk aktivitas yang tidak produktif.
“Kalau dibiarkan terus, kawasan ini akan semakin memperburuk wajah kota dan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat sekitar,” ungkap salah satu warga Hungayonaa.
Potret Kemiskinan dan Tantangan Pemerintah Daerah
Kawasan bekas terminal kini mencerminkan kontradiksi pembangunan daerah. Di satu sisi, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan kota dan pelayanan publik. Namun di sisi lain, terbengkalainya fasilitas vital seperti terminal memperlihatkan tantangan serius dalam tata kelola perkotaan.
Tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi juga menyangkut nasib warga kecil yang tinggal di sekitarnya. Mereka harus berhadapan dengan lingkungan kumuh, akses ekonomi yang terbatas, dan stigma sosial akibat tinggal di kawasan yang dianggap tak layak.
Perlu Solusi Nyata
Pemerintah Kabupaten Boalemo dituntut untuk memberikan perhatian serius. Revitalisasi kawasan terminal bukan hanya sekadar membangun ulang infrastruktur, tetapi juga memastikan adanya program pemberdayaan masyarakat, agar wajah kumuh Tilamuta tidak semakin meluas.
Terminal Tilamuta bisa dijadikan contoh nyata bahwa tanpa perencanaan jangka panjang, infrastruktur publik bisa berubah menjadi beban daerah. Kini masyarakat menanti, apakah pemerintah berani melakukan langkah strategis untuk mengembalikan fungsi kawasan ini, atau membiarkannya terus menjadi simbol keterabaikan.
